Network
KABAR PRIANGAN - Kenaikan harga minyak dunia dalam beberapa bulan terakhir sebagai imbas dari perang Rusia-Ukraina memang tak terelakkan.
Indonesia yang masih mengandalkan impor minyak dalam memenuhi konsumsi bensin dalam negeri akhirnya ikut terdampak.
Untuk mengatasi kenaikan tersebut, pemerintah terpaksa harus menahan pemberian subsidi atas pertalite dan solar dengan cara menaikkan harga.
Baca Juga: SIAP-SIAP! Harga Solar dan Pertalite Akan Naik. Ini Kata Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan
Dilansir kabar-priangan.com dari ANTARA, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah siap menyalurkan bantuan sosial jika harga bahan bakar minyak (BBM) harus dinaikkan.
Program bantuan sosial (bansos) tersebut dimaksudkan sebagai upaya memitigasi dampak negatif atas perekonomian masyarakat dengan adanya kenaikan harga BBM.
"Ya, tentu perlindungan sosialnya akan kita tebalkan. Kita sudah punya banyak sistem yang sudah dilakukan selama dalam Komite Penanganan COVID-19 dan PEN," ujarnya.
Airlangga mengatakan, jajaran menteri masih memformulasikan dan merumuskan rencana bantuan sosial tersebut, termasuk didalamnya skenario kebijakan harga BBM yang makin menipisnya kuota BBM jenis Pertalite selain beban anggaran APBN yang terus melonjak.
Airlangga juga mengatakan bahwa pemerintah sedang merumuskan dampak atas rencana kenaikan harga BBM terhadap aktivitas industry, selain dampak atas pola konsumsi masyarakat,
Kenaikan harga BBM akan mempengaruhi daya beli atau permintaan konsumen, dan juga laju inflasi yang akan berimbas pada jalannya roda usaha.
"Tentu ada dampak, baik terhadap industri, terhadap volume yang akan diserap kemudian juga akan berpengaruh sedikit juga terhadap daya beli dan juga berpengaruh terhadap inflasi. Nah, itu semua sedang dikalkulasi," ujarnya.
Airlangga mengatakan jajaran menteri masih mengevaluasi rencana perubahan harga BBM Pertalite hingga 1-2 hari ke depan sebelum dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo pada pekan ini.
Pemerintah harus menyiapkan sejumlah skema terkait perubahan kebijakan harga BBM Pertalite, agar kuota BBM yang disubsidi pemerintah itu dapat mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun sesuai pagu APBN 2022.
Adapun belanja subsidi dan kompensasi yang dikucurkan pemerintah hingga Agustus 2022 sudah mencapai Rp502,4 triliun, yang terdiri atas subsidi energi Rp208,9 triliun dan kompensasi energi sebesar Rp293,5 triliun.
Padahal, saat ini kuota subsidi Pertalite hanya tersisa enam juta kiloliter dari 23 juta kiloliter subsidi yang disepakati hingga akhir 2022.
Dengan sisa kuota tersebut, pemerintah memperkirakan Pertalite subsidi akan habis pada Oktober 2022.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan kepada menteri agar perubahan harga Pertalite diputuskan secara hati-hati dan dikalkulasikan dengan matang agar tidak menurunkan daya beli rakyat dan tak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
"Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi semuanya harus diputuskan dengan hati-hati, dikalkulasi dampaknya jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga," kata Jokowi, Selasa 23 Agustus 2022.***
