KABAR PRIANGAN - Keberpihakan anggaran alokasi untuk pengentasan kemiskinan di Kota Tasikmalaya dirasa masih kurang. Hal itu menjadi salah satu penyebab Kota Tasikmalaya menjadi Kota Termiskin di Jawa Barat.
"Saya melihat selama tiga tahun terakhir sejak 2019, 2020 dan dan sekarang 2021 memang tidak ada keberpihakan dari sisi anggaran. Dimana alokasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan tidak menjadi prioritas," ujar peneliti Forum Indinesia untuk Tranparansi Anggaran Kota Tasikmalaya Nandang Suherman, Sabtu, 13 Maret 2021.
Yang keduanya ujar dia, judul program pengentasan kemiskinan di Kota Tasikmalaya masih hanya judul nomenklatur setandar, yang dalam implementasinya tidak ada walaupun dalam data anggaran yang dialokasikan cukup besar.
Baca Juga: Warga Gelar Tahlil di TKP Bus Pariwisata Masuk Jurang di Tanjakan Cae
"Pemerintah masih berkutat dipermasalahan data antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Disduk. Padahal data untuk mengukur kemiskinan itu bukan di BPS tapi harus dilihat dari Data Terpadu Kesejahtraan Sosial (DTKS)," ujarnya.
Sementara lanjut Nandang Suherman, DTKS di Kota Tasik sendiri masih banyak problem sehingga banyak yang perlu diperbaiki. Ketika data sudah ada tinggal keterampilan SKPD untuk menentukan sasarannya, lokusnya itu dimana.
"Saya melihat ketepatan menentukan sasaran kemiskinan di Kota Tasik juga masih lemah, dan terlalu banyak interpensi sehingga hasilnya acak-acakan," katanya.
Padahal lanjut Nandang Suherman, Kota Tasikmalaya menyandang kota termiskin di Jawa Barat sangat tidak pantas. Dana hibahnya tahun ini kan cukup besar yang angkanya mencapai 80 miliar rupiah. Belum lagi sumberdayanya di Kota Tasik ini cukup luar biasa.
Dana hibah yang besar tersebut ujar Nanang tidak dimanfaatkan untuk pengentasa kemiskinan, tapi digunakan untuk berbagi dengan elit.
"Nah postur APBD seperti ini yang harus didesak untuk dirubah," katanya.
Baca Juga: Soal Sengketa Pilkada Tasikmalaya, Kubu HADE dan WANI Harap-harap Cemas Jelang Putusan MK
Ukuran APBD itu lanjut Nanang Suherman ada tiga hal. Pertama untuk menjamin keselamatan warga, kedua APBD itu harus digunakan untuk mendorong produktivitas warga, dan melalui APBD harus bisa menjamin keberlangsungan lingkungan.
"Ini yang bahayanya. Lihat di Tasik, mayoritas gunung habis dikeruk tanpa melihat dampak yang akan timbul kedepan dan bahayanya pemerintah seolah melakukan pembiaran padahal di APBD anggaran untuk pelestarian lingkungan itu sudah dianggarkan dan angkanya cukup besar," katanya.
Nah dengan tiga hal tersebut, pengentasan kemiskinan di Kota Tasik terkesan rapuh. Dengan hanya karena ada covid saja angka kemiskinan di Kota Tasik naik lagi dari angka 11,6 kembali menjadi 13 persen atau naik 1,4 persen.
Baca Juga: Di Kota Tasikmalaya Harga Cabe Rawit Domba Sangat Mahal, Tembus Rp 100 Ribu per Kilogram
Sementara kalau lihat IPM naik. Jadi di sini ada distribusi anggaran yang tidak fair. Perlu sinegritas yang baik dari berbagai pihak agar pengentasan kemiskinan di Kota Tasik ini berjalan dengan baik.
"Dan yang paling penting pemimpinnya siapapun itu yang harus cerdas," ujar Nandang Suherman.***