KABAR PRIANGAN - Belasan suplier program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), perwakilan Bank BNI 46, dan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, memenuhi undangan Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Rabu 5 Januari 2022, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya.
Mereka dipanggil terkait persoalan penyaluran bansos BPNT yang menuai banyak komplain dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Dalam pertemuan yang dipimpin Sekretaris Komisi IV DPRD Gilman Mawardi itu, para suplier tidak mengelak terhadap apa yang terjadi di lapangan, seperti adanya kualitas beras BPNT yang berwarna kuning.
Suplier BPNT Asep Sofyan maupun H Asep Budi memohon maaf dan berjanji untuk mengingatkan rekan suplier yang jadi penyedia beras dan ayam yang tidak konsumsi untuk diganti.
Asep mengakui dengan banyaknya penyaluran yang serentak, pihaknya agak kewalahan dalam penyiapan barang. Sedangkan waktu penyaluran sudah ditentukan jadwalnya.
"Makanya ke depan apabila barang belum siap lebih baik waktu pendistribusian diundurkan jadwalnya agar kualitas barang dapat dijaga," ujar Asep.
Baca Juga: Jelang Pilrek Unsil 2022, Santri Ponpes Alhikmah Mugarsari Tasikmalaya Kagumi Gagasan Prof Muradi
Menyikapi usulan pemberdayaan para petani lokal Tasikmalaya yang dikemukakan Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Dadan "Puyuh" Daruslan, Asep menyambut dan mengapresiasi gagasan yang dimunculkan Komisi IV DPRD itu.
"Saya setuju 100 persen apabila pengadaan menggunakan produk lokal sehingga perekonomian lokal pun bisa meningkat," ujar Asep.
Gilman pun mengapresiasi komitmen suplier yang akan mengganti produk yang tak layak serta mengakomodir produk lokal. Namun ia menyorori kinerja Tim Koordinasi Program BPNT Pangan Kota Tasikmalaya yang diberi mandat untuk memastikan program itu berjalan baik dan efektif.
Baca Juga: Mobil Terjun ke Sungai di Ciawi Tasikmalaya, Penumpang dari Blitar Tujuan Bandung
Tim tersebut menurut keterangan dipimpin Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya dan Kadis Sosial sebagai sekretatisnya.
"Kami juga merencanakan untuk berdiskusi dengan tim tersebut dengan harapan mereka bisa bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab dalam mengawasi program, sehingga tak muncul terus persoalan dalam program ini," ujar dia.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharam mengungkapkan pertemuan ini menindaklanjuti banyaknya laporan dan pengaduan dari KPM karena banyak bansos terutama beras dan ayam yang sangat tidak layak dikonsumsi.
Baca Juga: Fakta-fakta Kasus Pembunuhan Suami Gorok Istri di Garut
Selain kualitas barang, jajaran Komisi IV mengupas prosedur Pedoman Umum (Pedum) BPNT, perihal prosedur penunjukkan agen, penyaluran serta integritas e-warung.
"Kita disini mencari solusi bukan mencari siapa yang salah, kita berharap ada win-win solution, dimana produk sembako yang dipakai untuk kebutuhan e-warung dapat disediakan dengan kualitas layak untuk dikonsumsi," ucapnya.
Gilman menambahkan tujuan dari BPNT selain membantu KPM diharapkan dapat menunjang terhadap pemberdayaan petani lokal, sehingga paket bansos disarankan memberdayakan produk lokal yang ada diproduksi di Tasikmalaya.
Baca Juga: Tanggapi Ketentuan Pembelajaran Tatap Muka di Masa Pandemi, Ini Rekomendasi IDAI
Sementara itu Kadis Sosial Hendra Budiman mengatakan akan menyempurnakan pelaksanaan pengawasan hingga benar-benar sesuai ketentuan.*