KABAR PRIANGAN - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) diprediksi bakal berpengaruh terhadap sektor pertanian. Hal itu bisa dilihat mulai dari komponen biaya produksi dikeluarkan oleh petani.
Diantaranya biaya pembelian benih, pupuk, obat-obatan, bahan bakar untuk traktor, dan biaya transportasi pengangkutan hasil panen ke pasar. Karenanya, pengalihan subsidi bisa diarahkan untuk mendukung biaya produksi, maupun jaminan harga di tingkat petani yang layak.
“Sebelum BBM naik saja, beberapa diantarannya sudah lebih dahulu naik. Menampung gabah petani dengan harga yang layak misalnya jadi salah satu opsi yang kami harapkan," kata
Pengurus Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kota Tasikmalaya, Saeful Anwar,
Baca Juga: Gara-gara Pinjam Uang Rp1.3 Juta Rumah Warga di Garut Dirobohkan Rentenir
pada acara silaturahmi petani di setiap Kecamatan dan Pengelola kios pupuk se-Kota Tasikmalaya yang digelar di Sekretariat Poktan Sadar Bakti, Jalan Rarangjami, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, Jumat 16 September 2022.
Dalam kegiatan yang difasilitasi Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Dadan Daruslan itu, para pengurus KTNA Kota Tasikmalaya mendesak pemerintah agar bisa memastikan pasokan pupuk bersubsidi berjalan lancar.
"Jangan ada lagi keterlambatan atau malah kelangkaan seperti yang terjadi bulan Agustus lalu," kata Momon Moni dibenarkan Ny. Susi, pengurus KTNA lainnya.
Baca Juga: BPN Sumedang Sesalkan Aksi Berlebihan LSM Saat Audensi Pengadaan Tanah untuk Tol Cisumdawu
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Tasikmalaya Drs. H. Adang Mulyana memahami kondisi yang dialami para petani. Namun untuk saat ini, pemkot belum mampu untuk menampung gabah petani atau hasil produksi pertanian lainnya.
"Kami sedang berusaha menjajaki agar setiap produk pertanian bisa dibeli oleh perbankan yang menjadi mitra Pemkot Tasikmalaya," ujar Adang.
Sementara untuk bantuan konvensasi BBM, pihaknya telah diminta untuk mengajukan petani yang dipandang layak menerima bantuan. Para petani yang memiliki Kartu Tani Indonesia (KTI) tengah didata untuk kemudian dilaporkan ke Dinas Sosial Kota Tasikmalaya.
Baca Juga: PMGS Tegaskan Usulan Ibukota Garut Selatan Harus Melalui Kajian Semua Unsur
"Artinya, petani pemilik KTI akan diusulkan untuk diverifikasi. Mereka yang belum pernah mendapatkan bantuan kompensasi BBM Insya Allah akan kebagian," ujar Adang.
Terkait keterlambatan hingga kelangkaan pupuk bersubsidi, pihaknya akan membuat Grup WhatsApp pemilik kios agar memudahkan dalam koordinasi. DKP3 juga akan mengagendakan pertemuan antara kios dengan distributor maupun perusahaan penyedia pupuknya.*