KABAR PRIANGAN - Polemik adanya pemotongan dana hibah Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap salah satu masjid (yayasan) di Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya mengundang keprihatinan berbagai pihak.
Mereka menyayangkan adanya pemotongan tersebut. Terlebih dana hibah tersebut disalurkan untuk membantu pembangunan sarana ibadah.
"Terus terang saja saya merasa terkejut dan sangat menyayangkan adanya kejadian tersebut.
Saya tahu dari membaca berita di koran harian lokal edisi kemarin dan hari ini terkait kejadian (dana hibah) tersebut," ujar salah seorang tokoh masyarakat Kota Tasikmalaya yang juga ketua salah satu partai politik, Azies Rismaya Mahpud, kepada wartawan, Sabtu 18 Desember 2022.
Namun, lanjut Azies, selain menyayangkan kejadian tersebut, pihaknya juga menyayangkan pemberitaan yang terkesan tidak seimbang. "Saya merasa pemberitaan tersebut tidak seimbang karena yang disalahkan dan disudutkan hanya satu pihak yaitu dari pihak penyalur bantuan saja," kata Azies.
Sementara, ujar dia, dari pihak yayasan sebagai pihak penerima bantuan sama sekali tidak ada kesan salah sedikit pun. Padahal, terjadinya permasalahan pemotongan bantuan itu sebelumnya sudah disetujui atau atas kesepakatan terlebih dahulu antara kedua belah pihak yaitu antara penyalur bantuan dan penerima bantuan.
"Nah itu yang perlu diluruskan, pemberitaannya jangan menyudutkan satu pihak. Karena saya tegaskan lagi awal dari adanya kejadian tersebut yaitu ada perjanjian terlebih dahulu dari kedua belah pihak," ucapnya.
Sehingga, lanjutnya, kalau mau disalahkan dalam kasus tersebut kedua belah pihak baik pemberi maupun penerima memang salah jangan hanya menyudutkan satu pihak saja. "Saya tidak menyebutkan ada yang benar, kedua-duanya memang salah," ujar Azies.
Bahkan, Azies menuturkan, agar permasalahan tersebut tidak terkesan hanya menyudutkan salah satu pihak, maka harus ditangani oleh pihak yang berkopenten atau ahlinya, juga pemberitaan terkait hal itu harus seimbang.
"Termasuk dalam hal adanya perubahan kesepakatan dimana pada akhirnya anggaran yang disunat itu dikembalikan oleh pihak penyalur bantuan. Kan oleh pihak yayasan juga diterima sehingga menguatkan bahwa itu sebelumnya memang ada kesepakatan dalam permasalahan tersebut," katanya.
Sehingga, tambah Azies, karena permasalahan muncul berawal dari kesepakatan maka selesaikan lagi dengan kesepakatan juga, jangan di-open ke pablik dengan kondisi seolah yang satu pihak benar satu pihak salah.
"Namun kalau ditanya masalah hukumnya saya tidak akan bicara dan tidak tahu karena itu bukan kewenangan saya," ujar Azies.
Intinya, menurut Azies, harus ada rasa keadilan dalam permasalahan tersebut. "Tolong selesaikan dengan cara yang elegan jangan sampai ada kesan yang satu benar dan yang satu salah kareka sekali lagi saya tegaskan dalam kasus ini kedua-duanya salah," ujarnya.
Baca Juga: Pasar Ciawi Tasikmalaya Kebakaran Lagi, Puluhan Kios Ludes Dilalap Api
"Saya bicara di sini tidak ada kepentingan apa-apa. Saya bicara di sini sebagai warga Kota Tasikmalaya yang secara kebetulan juga sebagai ketua salah satu partai politik, hanya menyayangkan dan menginginkan ada azas keadilan dalam kasus tersebut," kata Azies menambahkan.
Azies juga berpesan, dari kasus itu harus menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar dalam hal apa pun jangan sampai keluar dari aturan atau koridor hukum yang telah ditentukan.
"Bijaklah dalam menentukan berbagai hal karena sekali berbuat salah nanti buahnya akan salah juga, tidak ada kesalahan yang berbuah kebenaran di dunia ini," ucapnya.*