KABAR PRIANGAN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumedang menyelenggarakan pembinaan kesekretariatan dari tanggal 27-28 Januari di Hotel Puri Khatulistiwa Jatinangor. Kegiatan ini dihadiri oleh ketua dan Kepala Kesekretariatan Panwaslu Kecamatan se-kabupaten Sumedang.
Kepala Kesekretariatan Bawaslu Jabar, Elizar Barus mengatakan, rapat koordinasi ini bertujuan untuk memastikan kesiapan jajaran dalam menghadapi tahapan Pemilu 2024 hingga pungut hitung pada tanggal 14 Februari 2024.
"Kami menekankan kesiapan jajaran terutama terkait pembentukan PTPS, pencairan anggaran, dan pengolahan kesekretariatan," ucapnya usai acara rakor pembinaan kesekretariatan di Hotel Puri Khatulistiwa Jatinangor, Minggu 28 Januari 2024.
Elizar menyampaikan bahwa pembentukan PTPS berjalan lancar di Kabupaten Sumedang, meskipun beberapa kabupaten/kota di Jabar mengalami kendala kecil. Terkait tentang pembayaran honor bagi PTPS, ia menjelaskan bahwa proses dilakukan melalui bank untuk mengantisipasi keterlambatan, mengingat jumlah PTPS di Jabar mencapai lebih dari 158.000.
"Koordinasi dengan pihak perbankan sangat penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran, dan kami juga memperhatikan proses pembukaan rekening bank bagi jajaran PTPS yang belum memilikinya," ujarnya.
Elizar mengatakan, Bawaslu Sumedang telah melakukan antisipasi dan persiapan yang matang, termasuk manajemen risiko, untuk menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi selama pelaksanaan Pemilu 2024.
Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat dan Humas (P2HM) Bawaslu Sumedang, Taufik Hidayat mengatakan, Bawaslu Sumedang berkomitmen mempersiapkan dukungan yang memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
Staf kesekretariatan akan bertanggung jawab secara administratif terkait pelaporan dalam setiap kegiatan pengawasan.
Taufik menyampaikan terdapat permasalahan terkait APK dengan hampir 12 ribu pemasangan yang tidak sesuai dengan keputusan KPU Sumedang. Rekomendasi perbaikan telah disampaikan kepada KPU Sumedang, termasuk penertiban alat peraga kampanye (APK) di luar zona.
Baca Juga: Ribuan APK Melanggar Aturan Ditertibkan Satpol PP Sumedang di Wilayah Tanjungsari
KPU akan berkoodinasi dengan Satpol PP Kabupaten Sumedang untuk bersama-sama dengan partai politik untuk menertibkan alat kampanye di luar zona.
Sementara untuk persiapan pendistribusian logistik Pemilu telah mencapai gudang PPK dan sudah dicek sesuai dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk setiap TPS, termasuk penambahan 2 persen surat suara.***