KABAR PRIANGAN - Ratusan aktivis mahasiswa di Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan aksi unjuk rasa di kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya yang berlokasi di Ruko Blok Perkantoran Singaparna Jalan Raya Timur Singaparna, Senin, 5 Februari 2024.
Dalam aksi unjuk rasa itu mahasiswa mempertanyakan terkait dugaan pemotongan uang transport dan bimbingan teknis (bimtek) KPPS.
Kedatangan para mahasiswa ini ke kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya ini untuk kedua kalinya, sebab pada Kamis pekan lalu pun mereka sempat datang dengan tujuan yang sama, bahkan sempat melakukan audensi dengan para komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya.
Baca Juga: Tertimbun Longsoran Saat Menggali Pondasi Pekerja Bangunan di Tasikmalaya Tewas
Mahasiswa yang hadir merupakan gabungan dari Pergerakan Islam Indonesia (PMII), Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) dan Himpunan Mahasiswa Leuwisari (HML).
Aksi mahasiswa sempat sedikit memanas, terlibat saling dorong dengan polisi yang melakukan pengamanan di gerbang masuk Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya. Akhirnya masa aksi pun dibiarkan masuk dan berorasi di dalam kompleks kantor KPU.
Kordinator Aksi Mujib Rahman Wahid mengatakan, jika kedatangan para mahasiswa ini untuk mempertanyakan dugaan pemotongan honor transport dan bimtek KPPS.
Baca Juga: Pengamat Politik Tasikmalaya: Menghadapi Gejolak Politik, Kampus Memang Harus Hadir
Sebab berdasarkan penelusurannya, besaran honor tiap KPPS itu antara Rp50 ribu sampai Rp100 ribu. Padahal, besaran anggaran berdasarkan pagu yakni Rp150 ribu untuk transport dan Rp150 ribu untuk bimtek.
"Jadi temuan kami, tiap KPPS menerima uang transpor yang berbeda-beda, ada yang menerima Rp50 ribu sampai Rp100 ribu setiap satu orangnya. Padahal menurut KPU, masing-masing mendapatkan Rp150 ribu bimtek dan transport itu," ujar Mujib.
Hasil penghitungan pihaknya, jika pemotongan tersebut terjadi pada seluruh petugas KPPS maka besaran pemotongan biaya transport dan honor bimtek mencapai Rp3,5 miliar.
Baca Juga: Keindahan Wisata Alam Curug Dengdeng di Tasikmalaya Sajikan Spot Foto Instagramable, Yuk Kunjungi!
Dimana angka tersebut yakni nilai pemotongan sebesar Rp100.000 dikali dengan jumlah KPPS di Kabupaten Tasikmalaya yang berjumlah 35 ribu lebih.
"Kalau kita kalkulasikan dengan jumlah ribuan TPS itu hampir Rp3,5 miliar. Kami menuntut transparansi dari KPU. Dan kami menuntut KPU mengembalikan sisa uang yang dipotong ke KPPS," terangnya.
Untuk memastikan bahwa uang transport dan bimtek KPPS tersebut, para mahasiswa pun membuat surat pernyataan dengan ditandatangani ketua KPU bahwa siap mengembalikan uang tersebut.
Baca Juga: 5 Tempat Wisata di Tasikmalaya yang Lagi Hits, Yuk Segera Jelajahi Bersama Keluarga saat Liburan!
Dimana pihaknya memberi waktu 2 x 24 jam untuk mengembalikan uang tersebut kepada KPPS sebagai penerima haknya.
"Artinya selama dua hari. Kalau tidak, kita akan kembali lagi dengan massa aksi yang lebih banyak. Bahkan menghadirkan para KPPS," tegas Mujib.
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Ami Imron Tamami membantah adanya pemotongan uang transport dan bimtek tersebut. Sebab berdasarkan hasil klarifikasinya, uang transport dan bimtek sengaja disimpan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yakni pemantapan anggota KPPS.
"Klarifikasi kita bahwa uang itu atau sisanya nanti dipakai untuk bimtek pemantapan. Karena memerlukan beberapa pemantapan anggota KPPS dan itu sudah berjalan di KPPS," jelas Ami.
Menanggapi terkait tuntutan pengembalian sisa uang transport, pihaknya akan mengontrol tuntutan yang dilontarkan oleh mahasiswa. Pihaknya juga memastikan, uang sisa akan diberikan ke KPPS.
"Kita akan kontrol itu dan pastikan bahwa semua hak KPPS itu bisa sampai, tentunya melalui kegiatan bimtek pemantapan KPPS," pungkas Ami.***