Pemkab Sumedang Hibahkan Sebagian Asetnya ke Lembaga Lain

Menurut Bupati Dony, permohonan hibah aset yang disampaikan langsung ke DPRD ini, merupakan bagian dari langkah Pemerintah Daerah untuk tetap taat dengan regulasi dan aturan main agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

"Dalam proses pemberian hibah, kita wajib berpedoman pada regulasi yang berlaku, mulai dari proses perencanaan, permohonan hibah, realisasi sesuai dengan peruntukan, hingga pertanggungjawaban penggunaan hibah barang milik daerah," katanya.

Baca Juga: Innalillahi! Muncul Klaster Perumahan di Kota Tasikmalaya, 21 Warga Perumahan di Mangkubumi Positif Covid

Dalam pelaksanaanya, kata Bupati, proses pemberian hibah ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik8 Daerah.

"Permendagri tersebut antara lain mengatur barang miliki daerah berupa hibah, dimana dalam pasal 409 disebutkan hibah memerlukan persetujuan DPRD," tuturnya.

Sebab dengan adanya persetujuan penyerahan hibah barang milik daerah pada Rapat Paripurna DPRD, maka Pemkab Sumedang nantinya akan mempunyai dasar pertimbangan hukum yang kuat dalam rangka memenuhi persyaratan administrasi penetapan pelaksanaan hibah dimaksud.

Baca Juga: Menyoal Kota Tasik Termiskin di Jabar, Nanang Suherman : APBD Dibagi dengan Elit

Dikatakan Dony, proses hibah yang dilakukan Pemkab Sumedang ini merupakan bagian dari sebuah cerminan komitmen bersama yang mengindikasikan bahwa tata laksana penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Sumedang telah berjalan dengan baik.

"Adanya persetujuan hibah tersebut menjadi salah satu cerminan wujud nyata sebuah komitmen bersama yang semakin mempertegas hubungan kerja yang sinergis mulai dari Pemda, Legislatif dan institusi/lembaga lainnya," tuturnya.***