Network
Melalui pembentukan TP2DD lanjut dia, inisiatif digitalisasi pada transaksi pemerintah daerah diharapkan dapat diperluas dan dipercepat secara efektif melalui program-program strategis yang dijalankan bersama oleh para anggota tim.
Dia melanjutkan, secara garis besar struktur organisasi TP2DD akan diketuai oleh kepala daerah masing-masing, dimana Kepala Perwakilan BI Tasikmalaya akan menjadi wakilnya, Sekretaris Daerah sebagai Ketua Pelaksana Harian, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah/Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Sekretaris.
Baca Juga: Ada Dugaan Kejanggalan di RSUD Kawali Ciamis, Forum Pemerhati Kesehatan Ciamis Konsultasi ke Kejari
Sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk terus mencegah meluasnya penularan wabah covid-19 lanjut Darjana, inisiatif digitalisasi pada berbagai jenis transaksi keuangan menjadi salah satu solusi jitu dalam menekan risiko penyebaran Covid-19.
Untuk itu, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa produk kebijakan Bank Indonesia yang juga bersinergi dengan instansi terkait lainnya dalam rangka mendorong digitalisasi transaksi keuangan.
Diantaranya, kata dia, adalah melalui Quick Response Indonesia Standard (QRIS), Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), Bantuan Sosial Non-Tunai dan yang lainnya.
Baca Juga: Modus Pura-pura Bisu, Seorang Wanita Gasak Perhiasan Senilai Ratusan Juta Rupiah di Banjar
"Bank Indonesia memandang bahwa digitalisasi transaksi keuangan merupakan langkah awal yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan publik dalam rangka mendukung tata kelola keuangan, keuangan inklusif, dan pemulihan ekonomi nasional," ujarnya.
Dalam kesempatan ini hadir para kepala daerah, BPKAD, Bappenda, dan Kepala cabang BJB dari Kota Tasik, Kabupaten Tasik, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran.
"Rapat koordinasi ini diharapkan dapat mengawali sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan BI untuk segera membentuk TP2DD di 5 kabupaten/kota se-Priangan Timur," katanya. ***
