Network
Kemudian isu keduanya, berkaitan dengan Cekungan Bandung yang telah ada peraturan atau regulasinya di tingkat provinsi.
"Keterkaitan antara Kawasan Perkotaan Jatinangor dengan Cekungan Bandung ini juga harus menjadi kajian yang serius. Supaya nantinya, Cekungan Bandung dan Kawasan Perkotaan Jatinangor bisa menjadi satu kesatuan," ujar Asep.
Baca Juga: Disdik Kota Tasik Targetkan Pembelajaran Tatap Muka Sebelum Tahun Ajaran Baru
Selanjutnya isu ketiga yang harus tetap diperhatikan, berkaitan dengan tugas dan fungsi dari lembaga pengelola Kawasan Perkotaan Jatinangor sendiri. Dalam hal ini, Pansus harus dapat menentukan bentuk lembaga yang akan mengelola kawasan perkotaan tersebut, berikut tugas dan fungsinya.
Dan isu keempat yang perlu dipertimbangkan secara matang itu, yakni berkaitan dengan pendanaan Kawasan Perkotaan termasuk pengelolaannya.
Asep mengatakan, ini yang menjadi salah satu pertimbangan yang membuat alot perdebatan.
Baca Juga: Pameran Tunggal Lukisan Selvi Noviyanti Guru SDN 1 Pengadilan Kota Tasikmalaya
"Makanya selama pembahasan Raperda ini, kita semua tidak mau gegabah dalam mengambil kebijakan. Karena kami semua tidak mau kalau regulasi yang akan kita keluarkan nanti tidak membawa kemanfaatan bagi masyarakat," ujarnya.
Sebab tujuan utama dari penyusunan Raperda Kawasan Perkotaan Jatinangor ini, lanjut Asep, tiada lain untuk memajukan daerah-daerah di sekitaran Jatinangor, supaya ke depannya wilayah Jatinangor dan sekitarnya dapat lebih tertata dengan baik, sehingga berdampak terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
"Untuk lebih mengoptimalkan Raperda ini, kami dari Pansus 2 DPRD yang diketuai oleh Warson Mawardi dari Partai Gerindra, dan Dudi Supardi dari PAN selaku Sekretaris Pansus, kini terus melakukan pembahasan dengan menghadirkan beberapa narasumber, baik dari akademisi maupun instansi terkait yang diundang secara komprehensif dalam diskusi yang terus-menerus dilakukan," ujar Asep Kurnia.***
