Network
Selain itu, perlu dikoreksi terkait kualitas penganggaran agar terus ditingkatkan guna mengantisipasi kelebihan anggaran yang sebetulnya bisa dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih penting.
"Terlihat, ketergantungan pada dana transfer daerah yang masih sangat tinggi (84,24 persen) dan PAD hanya menyumbang sekitar 15,8 persen serta pendapatan mengalami penurunan sekitar Rp 24,9 miliar," kata Dadang.
Baca Juga: Polisi Sergap Aksi Balapan Liar, Ratusan Sepeda Motor Diangkut 2 Truk Kontainer dan 1 Truk Dalmas
Untuk itu, ujar politisi dari Partai Golkar ini, Pemerintah Kota agar membuat program dan kegiatan prioritas untuk dapat meningkatkan PAD Kota Banjar.
Lebih lanjut dia mengatakan, kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah perlu berorientasi pada peningkatan target dari setiap indikator pendapatan daerah.
"Koreksi terakhir, Pemanfaatan Dana Insentif Daerah dan Dana Cadangan Daerah untuk dapat dioptimalkan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan di APBD," ujarnya.
Baca Juga: Wacana Reshuffle Kabinet, Ferdinand: Saya Usulkan Nadiem Makarim Diganti
Wali Kota Banjar, Hj. Ade Sukaesih mengatakan, Pemkot Banjar Tahun 2020 mengoptimalkan pemanfaatan Dana Insentif Daerah untuk pencegahan dan penanganan Covid Tahap I dan II sejumlah Rp. 65.568.165.000,-
Realisasinya sebesar Rp. 63.417.954.498, persentase penggunaan Dana 96.72 persen.
Terkait Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan Tahun 2020, penerimaan sejumlah Rp. 11.952.472.000. Realisasinya, sebesar Rp. 10.614.612.302,- persentase penggunaan Dana sebesar 88,81 persen.
