Network
KABAR PRIANGAN - Tingginya angka kelahiran bayi dalam kondisi kurang gizi kronis atau stunting di Kota Tasikmalaya yang mencapai 7.731 per tahun 2020 harus segera diredam.
Maka, total ibu hamil (bumil) yang saat ini mencapai sekitar 11.000 orang harus dijamin agar bayi mereka kelak bisa lahir dengan kondisi sehat. Maka dibutuhkan sebuah upaya penanganan ektra dalam meredam penambahan jumlah bayi stunting.
"Kita kaget mendapati fakta bahwa angka stunting cukup tinggi. Makanya, kita berharap ke depan tak ada lagi penambahan jumlah anak stunting," kata Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya usai memimpin rapat kerja dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya di ruang rapat DPRD, Senin, 24 Mei 2021.
Baca Juga: Sekolah di 11 Desa di Kabupaten Garut, Dilarang Menyelenggarakan Pembelajaran Tatap Muka
Dalam upaya penanganan itu terdapat payung hukum berupa Peraturan Gubernur (pergub) yang menekankan perlunya penanganan stunting dengan melibatkan sepuluh organisasi Perangkat Daerah. Namun pergub harus dibarengi dengan Peraturan Walikotanya.
"Pergub dan draf perwalkotnya sudah
tersusun, hanya sayang walikotanya belum juga definitif,"kata politisi muda tersebut.
Makanya, sebelum perwalkot ditandatangani walikota, pihaknya mendorong agar pihak terkait menginventarisir jumlah 11.000 bumil yang saat ini terdata tersebut.
Kemudian, dipilah berapa jumlah bumil dari kategori miskin, penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Bagi warga miskin yang sudah rutin menerima PKH, ia meminta mereka dikawal agar bantuan tersebut benar-benar diproyeksikan guna mendukung pemenuhan nutrisi sang bayi.
Baca Juga: Belajar Tatap Muka di Kabupaten Tasikmalaya Dimulai dengan Uji Coba Ujian Sekolah
Sementara bagi bumil kurang mampu yang belum memperoleh PKH, pihaknya merekomendasikan agar APBD bisa mengalokasikan anggaran untuk mendukung pemenuhan nutrisi anak mereka.
Hendra Budiman, Sekretaris Dinas Sosial bertekad segera menginventarisir jumlah kasus stunting melalui uji petik sembari memilah jumlah bumil yang sudah menerima PKH.
"Kita juga akan memastikan agar bumil penerima PKH benar-benar mengalokasikan bantuan itu agar mereka menggunakannya untuk pemenuhan gizi anaknya serta minimal enam kali memeriksakan kehamilannya ke Posyandu," ujar Hendra Budiman.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes, dr. Suryaningsih mengungkapkan jumlah angka stunting cukup tinggi dan tersebar di 18 kecamatan. Makanya dalam proses penanganannya dibutuhkan peran serta OPD lain mulai Dinas Sosial, Dinas Pertanian, BKKBN, Disdik, Lingkungan Hidup dan lainnya sesuai
dengan peraturan Gubernur.
Baca Juga: Suami Dibacok, Pasutri Warga Salopa Jadi Korban Perampokan
"Artinya, penanganan stunting ini harus menjadi kumpulan gerakan dari mulai bumil, melahirkan serta penanganan setelah melahirkan. Jadi ketika kita sudah bersinergi dengan baik, sepertinya konfergensi stunting bisa dengan mudah ditangani,"katanya.
Disinggung soal perwalkot, kata dia, hal itu bisa
menjadi payung hukum bagi dinas lain untuk berperan serta membantu penanganan stunting dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
Dinkes juga, sebelum ada perwalkot memiliki program gizi, pencegahan kematian ibu yang akan dilaksnakan. "Kita akan terus mengintensifkan sosialisasi kepada bumil tentang pentingnya memeriksakan diri ke Posyandu.
Baca Juga: Unik! Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unigal Ciptakan Kopi Ekstrak Bawang Putih
Di posyandu kelak akan terdeteksi mulai kondisi ibunya, hamil pertamanya dan
lainnya. Karena stunting bisa dimulai karena faktor ibunya saat remaja, ketika menikah dan lainnya," kata dia.
Maka perlu pencegahan sejak dini karena kalau sudah lahir dengan kondisi stunting, maka kualitas kelahiran anaknya sudah 50 persen berkurang.***
