Network
“Salah satu upayanya yakni dengan menggandeng pemerintahan Korea dalam penerapan SPDE berupa MOIS-DGCC sebagaimana telah dilakukan sebelumnya sejak tahun 2015 hingga 2019,” paparnya.
Selain itu penerapan e-government juga menjadi salah satu program prioritas reformasi birokrasi yang merupakan upaya nyata dari Kementerian PANRB untuk mendukung misi Presiden Joko Widodo yakni pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya.
Presiden Joko Widodo juga memberikan arahan terkait lima langkah percepatan transformasi digital, diantaranya dengan mempersiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, menyiapkan kebutuhan SDM talenta digital.
“Termasuk menyiapkan secepat-cepatnya hal-hal yang berkaitan dengan dengan regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan,” paparnya.
Kerja sama ini juga diharapkan dapat menjadi jembatan yang tepat untuk mendukung SPDE dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih transparan, dan akuntabel.(Firda Aini Nadi Sanniyah)***
