Network
KABAR PRIANGAN - Kasus dugaan suap pengesahan APBD 2017 terus menjadi sorotan publik.
Apalagi setelah pihak Kejaksaan Negeri Kota Banjar memanggil enam mantan anggota DPRD Kota Banjar periode 2014-2019 serta sejumlah pejabat Pemkot, kasus ini menjadi perhatian publik.
Seperti diketahui, kasus dugaan suap pengesahan APBD Kota Banjar 2017 ini mencuat setelah adanya sejumlah pihak yang melaporkan dugaan suap tersebut ke Kejari Banjar. Kejari banjar pun tak tinggal diam.
Baca Juga: Gadis Tak Mampu Ingin Ubah Identitas Jenis Kelamin, Dibantu Pemkab dan Peradi
Sejumlah pihak dimintai keterangan satu persatu, mulai dari anggota dewan hingga pejabat Pemkot Banjar.
Untuk anggota Dewan periode 2014-2019 yang dipanggil adalah SA, SU, BK, FS, AK dan ML. Sementara pejabat Pemkot Banjar yang dipanggil Kejari dan dimintai keterangannya adalah Sekda, Kepala Bappeda Banjar dan sejumlah pihak terkait lainnya.
Penyelidikan kasus dugaan suap pengesahan APBD Banjar 2017 oleh Kejaksaan Negeri Banjar ini mendapat dukungan dari praktisi hukum, Edis Gunawan, SH. Dia berharap kasus ini diusut tuntas sampai “terang benderang”.
Baca Juga: Dandim Garut Sebut Track Record Dadang 'Buaya' Pemalak, Kerap Buat Onar, dan Resahkan Warga
Menurutnya, bisa saja terungkap ada keterkaitan langsung dengan eksekutif, apabila dilihat subtansi masalahnya dengan pengesahan APBD. Karena menurutnya, dalam pengesahan APBD ini, pihak eksekutif yang berkepentingan.
"Lalu siapakah yang berperan di oknum eksekutif dan siapa saja yang menerima dari oknum Anggota DPRD nya? Inilah yang harus digali secara profesional oleh Kejaksaan,” katanya.
Menurutnya, bisa saja mereka baik oknum dari eksekutif menerangkan tidak memberikan janji atau uang.
Baca Juga: Preman Garut 'Dadang Buaya' yang Serang Anggota TNI Ditangkap, Warga Bersyukur
“Demikian pula Anggota DPRD-nya, bisa saja mengaku tidak menerima. Nah, disinilah peran penegakan hukum atas dugaan suap APBD ini. Mutlak tergantung kemampuan Kejaksaan dalam mencari dan menemukan bukti-bukti,” katanya.
Mantan Wakil Wali Kota Banjar, H. Akhmad Dimyati pun angkat angkat bicara atas kasus yang menjadi sorotan warga Kota Banjjar ini.
Menurut dia, bukti tuntasnya suatu perkara adalah sampai kasus tersebut jika telah disidangkan di pengadilan tipikor atau sampai tingkat lebih atas lagi.
Baca Juga: Mengenal Sosok Yang Chil Seong, Orang Korea yang Jadi Pahlawan Garut
"Proses hukum yang tuntas sampai persidangan, itu sebagia wujud nyata yang sangat penting untuk menyakinkan keraguan supremasi hukum di tengah masyarakat. Supaya perkara yang diusut APH itu terang benderang," ujarnya.
Menurutnya, semua manusia dengan beragam jabatan dan profesi, dipastikan ada pertanggungjawabannya, baik dunia maupun akhirat.
"Penegakkan hukum atau supremasi hukum di Banjar, janganlah terasumsikan dalam masyarakat jadi sebuah mitos atau kemustahilan. Ini berbahaya dan tidak sehatlah," ujarnya.
Baca Juga: Usai Shooting Film Berbahasa Sunda, Happy Salma Temui Wabup Sahrul Gunawan, Ngomongin Apa?
Lebih lanjut dia berharap, kalaupun ada mitos, diharapkan itu menjadi faktual penegakan hukum.
"Hukum harus benar-benar menjadi panglima. Kalau ini terbukti di tengah rakyat Banjar, Insya Allah jadi nyaman sejahtera dan berkah dan memang ini tujuan dari hukum," ujarnya.
Pada kesempatan itu, H. Akhmad Dimyati, merasa optimistis sejak adanya penggeladahan KPK ke Kota Banjar setahunan lalu, itu sebagai awal kebangkitan penegakan hukum yang benar di Kota Banjar.
Baca Juga: Warga Brasil Tuntut Presiden Bolsonaro Dimakzulkan, Karena Dianggap Gagal Tangani Corona
"Dengan awalan KPK menggeladah para pejabat Kota Banjar dan lainnya yang notabene jauh-jauh dari ibukota nasional, diharapkan ini menjadi stimulan ke kearah supremasi Hukum yang didambakan rakyat," ujar H. Akhmad Dimyati.***
