Network
KABAR PRIANGAN - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dijadwalkan mulai 3 Juli hingga berakhir 20 Juli 2021 terus dimaksimalkan.
Terbukti setiap yang kedapatan melakukan pelanggaran disanksi. Berbentuk, persidangan pelanggaran tindak pidana ringan (tipiring) Pengadilan Negeri (PN) Kota Banjar atas pelanggaran itu digelar dan dipusatkan di Alun-alun Kota Banjar.
Bersamaan penegakan hukum terhadap pelanggar prokes pencegahan dan pengendalian Covid -19 di wilayah Kota Banjar itu, sektor ekonomi masyarakat pun jadi sasaran selama PPKM Darurat diberlakukan.
Baca Juga: Anggota Majelis Hakim yang Vonis Muhammad Rizieq Shihab Meninggal Dunia
Diketahui, saat PPKM Darurat ini, kios-kios nonessensial di Pasar Banjar dan pertokoan seputar Jalan Hamara Efendi dan Jalan Letjen Suwarto diharuskan ditutup, sebagai upaya menekan penyebaran virus Covid-19.
Seorang Pedagang Pasar Banjar, Joko Nurhidayat, Minggu 11 Juli 2021, mengaku prihatin atas kebijakan yang mengintruksikan agar pasar tutup, kecuali pedagang sembako kebutuhan pokok secara mendadak selama ini.
"Intruksi penutupan itu mendadak, tanpa ada imbauan atau pemberitahuan terlebih dahulu. Jelas, kami selaku pedagang merasa kecewa juga. Karena intruksi penutupan itu tanpa solusi. Sdangakn para pedagang tetap harus hidup menafkahi kebutuhan keluarga sehari-harinya selama ditutup tersebut," ujar Joko Nurhidayat, Mantan Ketua HMI Kota Banjar.
Baca Juga: Desa Lumbung Ciamis Miliki Destinasi Wisata Ciamik untuk Traveler Penyuka Alam Bebas
Kondisi yang dialami pedagang karena intruksi penutupan itu, secara otomatis memancing respon negatif dari berbagai kalangan pedagang pasar Banjar. Apalagi kondisi ekonomi kian hari semakin menurun, dikarenakan kondisi pasar sepi pembeli.
