Network
KABAR PRIANGAN - Perkembangan ekonomi makro Indonesia yang bergejolak ditengah pandemi Covid-19, dikhawatirkan berdampak mengganggu stabilitas perekonomian di Kota Banjar.
Selain perkembangan asumsi kegiatan dan anggaran di Kota Banjar, kondisi perekonomian eksternal itu dapat mempengaruhi dalam penetapan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Banjar tahun 2021.
Atas dasar itu, Wali Kota Banjar, Hj. Ade Uu Sukaesih berharap adanya perubahan program yang diprioritaskan untuk penangganan Covid- 19, jaring pengaman sosial, pemulihan ekonomi dan mengakomodir silpa.
Baca Juga: Peternak Ayam Petelor di Kota Banjar Mengeluh, Harga Telor Anjlok-Pakan Naik
Hal tersebut, ujar Wali Kota, perlu ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebelum perubahan.
"Pada prinsipnya arah dalam KU (kebijakan umum) APBD Perubahan kali ini, hanya mengalokasikan kebutuhan yang bersifat wajib seperti insentif tenaga kesehatan untuk penangganan Covid," ujar Hj. Ade Uu Sukaesih, disela-sela di ruang rapat paripurna DPRD Kota Banjar, Jumat 24 September 2021.
Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan dan Plafond Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2021 mengalami perubahan.
Baca Juga: Siapakah 'Orang Pintar' yang Menemukan Gibran yang Hilang di Gunung Guntur?
Pendapatan pada tahun 2021 yang semula di targetkan sebesar Rp717.654.801.369 bertambah sebesar Rp26.357.300.477 menjadi Rp.744.012.101.846.
Perubahan ini menyusul pendapatan asli daerah (PAD) berubah. Dari PAD semula sebesar Rp134.776.320.883, saat ini berkurang dari Rp619.889.579 menjadi Rp134.156.431.304.
