Network
Akhirnya setelah melalui proses pencarian dokumen yang panjang, pada awaltahun 2020 kliennya berhasil menemukan sertifikatnya kembali.
Baca Juga: Kabar Baik, Seluruh Kecamatan di Kabupaten Garut Bebas Zona Merah Covid-19
Diungkapkan Hanung, ternyata sertifikatnya itu telah berada di pihak lain karena sudah digadaikan oleh seseorang yang saat itu tak disebutkan oleh pihak ketiga.
Ini tentu menimbulkan tanda tanya besar kliennya kenapa sertifikat yang sedang diproses di Kantor BPN bisa hilang dan tiba-tiba ada yang menggadaikan ke pihak ketiga.
"Nah karena klien kami itu ingin semuanya berjalan sesuai aturan, sertifikat yang sudah ia temukan itu lagi-lagi diserahkannya ke Kantor BPN karena ia merasa masih memiliki tanggung jawab untuk membantu proses splitsing sertifikat kepada para pembeli tanah yang termasuk di dalam SHM nomor 264 miliknya tersebut," katanya.
Baca Juga: Dianggap Punya Utang Rp61 Miliar, Pabrik Sepatu PT Changsin Digugat ke Pengadilan Negeri Garut
Menurutnya, setelah kejadian tersebut, kantor BPN Garut masih terkesan acuh terhadap masalah ini sehingga proses splitsing dan kejelasan status sisa luas tanah dari SHM nomor 264 tetap tidak jelas hingga saat ini.
Dari sinilah menurut Prabowo, masalah sengketa tanah mulai mencuat bahkan kini berpotensi menimbulkan "perang saudara" akibat tak adanya kejelasan terkait status tanah tersebut.
Hal ini dikarenakan adanya oknum-oknum yang memanfaatkan dengan membuat AJB palsu sehingga AJB dari tanah milik kiliennya tersebut marak di luar.
Baca Juga: Cerita Mistis Kuncen Gunung Guntur: Ungkap Sosok Mbah Derwak Penjaga Curug Sawer
