Network
"Kami berharap agar ditindak tegas, adili jangan sampai pandang bulu apalagi pilih-pilih," ujarnya.
"Karena kami menduga praktik ini tidak hanya dilakukan oleh satu individu saja, tentu ada individu lain yang ikut menikmatinya juga. Ini momen jika kepolisian aparat penegak hukum mau dan serius mengusut secara tuntas sampai ke akar akarnya," ujar Ardiana menegaskan.
Artinya, lanjut Ardiana, bahwa langkah-langkah hukum yang dilakukan harus benar-benar objektif dan komprehensif, agar kemudian ada efek jera yang secara otomatis merefleksi kepada yang lainnya juga.
Ia juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan ke Samsat Kota Tasikmalaya.
"Kemudian, kami meminta agar KPK turun tangan melakukan supervisi yang isinya ada di Perpres Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ujarnya.
Baca Juga: Fakta-fakta Kasus Pembunuhan Suami Gorok Istri di Garut
Mengapa KPK perlu ikut menyelidik, kata Ardiana, pertama, karena itu tugasnya. Kedua, karena dari investigasi yang telah dilakukan pihaknya, penyelewengan uang pajak kendaraan itu sudah dilakukan sejak lama.
"Dari investigasi yang kami dapatkan, nilai yang dikorupsi sangat fantastis, bahkan sampai bermiliar-miliar rupiah. Dan negara atau rakyat sudah mengalami kerugian karena hal itu sudah terjadi dari jauh-jauh hari," ujar Ardiana.
Sebelumnya diberitakan Kabar-Priangan.com/ Harian Umum Kabar Priangan, Bripka AKM, seorang oknum polisi anggota Polres Tasikmalaya Kota yang bertugas di Samsat Kota Tasikmalaya diduga maling uang rakyat sejumlah miliaran rupiah.
