Kasus Covid-19 di Garut Meningkat, Pejabat Garut Malah Ramai-ramai Ikut Acara Ujicoba Jalur KA

- 20 Februari 2022, 20:30 WIB
Sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Garut beramai-ramai mengikuti kegiatan ujicoba jalur keret api Garut-Jakarta di tengah peningktan kasus  Covid-19 di Garut.
Sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Garut beramai-ramai mengikuti kegiatan ujicoba jalur keret api Garut-Jakarta di tengah peningktan kasus Covid-19 di Garut. /kabar-priangan.com/DOK Diskominfo/

KABAR PRIANGAN - Perkembangan kasus penyebaran Covid-19 di Kabupaten Garut saat ini cukup mengkhawatirkan. Tiap pekannya terus terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan sehingga penerapan protokol kesehatan (prokes) benar-benar harus diperhatikan. 

Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, menyebutkan dalam sepekan terakhir di Kabupaten Garut telah terjadi 163 kasus Covid-19. Angka ini terbilang tinggi jika dibandingkan dengan pekan sebelumnya yang jauh lebih sedikit.

"Terjadi peningkatan kasus Covid-19 di Garut pekan ini. Jika dibandingkan pekan sebelumnya, peningkatannya cukup tinggi dan mengkhawatirkan yakni hingga 163 kasus," ujar Helmi, Minggu, 20 Februari 2022.

Baca Juga: Harga Minyak Goreng di Garut Normal, Tapi Penjualan Masih Dibatasi

Diungkapkannya, jika dibandingkan pekan sebelumnya, yang hanya terjadi 38 kasus, berarti peningkatan yang terjadi pekan ini mencapai empat kali lipat. Ini cukup mencengangkan dan tentunya harus menjadi perhatian semua pihak 

Menurut Helmi peningkatan kasus Covid-19 di Garut terjadi baik dari umum maupun klaster. Bahkan saat ini terdapat klaster baru perkantoran dan fasilitas kesehatan yang juga mulai ada yang kena.

Tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat pun, tutur Helmi, saat ini sudah mulai ada yang terpapar Covid-19. Bahkan klaster fasilitas kesehtan minggu ini merupakan yang tertinggi dibanding umum.

Baca Juga: Kereta Api Garut-Jakarta Segera Beroperasi, Bupati Garut: Tunggu Dokumen Keselamatan

"Selain umum, nakes juga sudah ada yang terpapar seperti dokter dan perawat. Bahkan pekan ini klaternya rumah sakit dan puskesmas," katanya. 

Helmi juga menyebutkan peningkatan kasus Covid-19 ini pun telah menyebabkan tingkat keterisian rumah sakit mengalami kenaikan. Saat ini keterisian rumah sakit sudah mencapai 41,4 persen dan ini sudah harus dijadikan peringatan untuk siap siaga.

Disampaikannya, Pemkab Garut terus mengupayakan agar rumah saki selalu dalam keadan siap dalam antisipasi terjadinya lonjakan kasus.

Baca Juga: Suami Bunuh Istri di Kampung Cibingbin Garut Divonis 8 Tahun Penjara. Sebelumnya, Pelaku Mencoba Bunuh Diri

Munculnya klaster rumah sakit dan puskesmas yang cukup banyak pada pekan ini diharapkannnya tak akan berpengaruh terhadap mutu pelayanan serta kesiapan faskes dalam upaya penanganan Covid-19.

Kepada masyarakat terutama pemerintahan desa, Helmi mengingatkan agar menyiapkan tempat isolasi terpadu (isoter) seperti yang sebelumnya pernah dilaksanakan saat varian Delta merajalela. Pemkab sendiri saat ini sudah menyiapkan tempat isoter di sejumlah fasiltas seperti gedung Diklat KB serta yang lainnya.

Helmi pun meminta masyarakat untuk tidak pernah abai terhadap prokes yang menurutnya menjadi faktor utama di dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Baca Juga: Bupati Garut dalam Acara Harlah NU, Penegakan Hukum bagi Pelaku Radikalisme

Penerapan prokes yang ketat dinilainya bisa menjadi andalan dalam upaya pencegahan atau paling tidak meminimalisir penyebaran Covid-19 yang saat ini mengalami peningkatan kembali di Garut.

"Mari kita kawal terus penerapan prokes karea ini bisa menjai andalan kita untuk mencegah atau meminimalisir penyebaran Covid-19. Prokes menjadi andalan kita sehingga saya ingatkan untuk tidak abai terhadap prokes," ucap Helmi.

Irwan, warga Karangpawitan mengaku prihatin dengan terus meningkatnya kasus Covid-19 di Garut. Ia pun menyoroti masih banyaknya kerumunan yang sangat berpotensi terjadinya penyebaran Covid-19 akibat tak memperhatikan prokes.

Baca Juga: Harga Kacang Kedelai di Garut Tembus Rp13 Ribu per Kilogram. Di Tingkat Pedagang Terjadi Perbedaan Harga

"Masih banyak kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan tak memperhatikan prokes. Yang lebih memprihatinkan lagi, pelanggaran prokes ini tak hanya dilakukan masyarakat umum tapi juga pada acara-acara yang melibatkan para pejabat," ucap Irwan.

Ia pun meminta kepada pihak pemerintah untuk tidak memberikan contoh yang tak baik kepada masyarakat terkait penerapan prokes yang sering diabaikan. 

Jika ingin masyarakat patuh terhadap prokes, maka hal ini harus dimulai dari jajaran pemerintahannya itu sendiri.

Baca Juga: Tahun 2023 Tenaga Honorer Akan Dihapus? Bupati Garut: Satpol PP Bisa Lumpuh

"Salah satu contohnya, di saat warga dilarang untuk melakukan kegiatan yang mengundng kerumunan, para pejabat di Garut malah berbondong-bondong  ikut acara uji coba jalur kereta api Garut-Jakarta. Jumlahnya pun bahkan mencapai ratusan," katanya.***

 

Editor: Nanang Sutisna


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah