Kasus Stunting di Garut Masih Tinggi, Anggota Dewan Minta Pemkab Serius Lakukan Penanganan

- 21 Februari 2022, 20:21 WIB
Cegah stunting, anggota Komisi IV DPRD Garut, Yuda Puja Turnawan memberikan bibit pohon kelor kepada salah satu kader Posyandu di wilayah Kecamtan Sukawening.
Cegah stunting, anggota Komisi IV DPRD Garut, Yuda Puja Turnawan memberikan bibit pohon kelor kepada salah satu kader Posyandu di wilayah Kecamtan Sukawening. /kabar-priangan.com/Aep Hendy/

"Ada hal yang tak kalah pentingnya yang kita sampaikan dalam kegiatan ini yakni Gerakan Makan Kelor. Ternyata tanaman yang banyak ditemukan di perkampungan ini sangat besar manfaatnya bagi pencegahan stunting karena memiliki kandungan vitamin yang sangat besar," katanya.

Baca Juga: Atasi Kelangkaan Minyak Goreng di Garut, Pemerintah akan Suplai Minyak Curah. Ini Harganya

Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tutur Yuda, menyatakan bahwa kelor merupakan super food pangan yang kandungan gizinya sangat tinggi.

Kandungan vitamin A dalam kelor mencapai 7 kali lebih banyak dibanding wortel dan kandungan vitamin C-nya pun jauh lebih besar dibanding jeruk sehingga dianggap sangat cocok untuk mengatsi stunting.

Diungkapkannya, hal ini selama ini belum banyak diketahui oleh masyarakat sehingga perlu diberikan edukasi agar masyarakat mau mengkonsumsi kelor yang selama ini dipandang sebelah mata.   

Baca Juga: Kasus Covid-19 di Garut Meningkat, Pejabat Garut Malah Ramai-ramai Ikut Acara Ujicoba Jalur KA

Ketua DPC PDI Perjuangan Garut ini juga menyampaikan, masih kurang maksimalnya upaya pencegahan stunting di Garut dikarenakan masih sangat minimnya insentif bagi kader Posyandu tingkat RW yang hanya Rp 38 ribu per bulan.

Padahal untuk bisa melakukan penanganan yang maksimal, kader harus mampu menyediakan makanan tambahan bagi ibu hamil atau bayi.

"Makanya aspirasi masyarakat yang kita tampung dalam kegiatan reses ini termasuk tentang minimnya insentif untuk para kader Posyandu RW akan kita masukan ke dalam SIPD (sistem informasi pembangunan daerah). Kita akan upayakan agar insentif mereka bisa bertambah karena yang mereka dapatkan selama ini sangat tak layak," ucap Yuda.***

 

Halaman:

Editor: Nanang Sutisna


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x