Network
Ia menilai pemerintah pusat sendiri tidak secara jernih membuat regulasi tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis honorer dilapangan dan tanpa melibatkan aspirasi dari kelompok honorer.
Baca Juga: Atasi Kelangkaan Minyak Goreng di Garut, Pemerintah akan Suplai Minyak Curah. Ini Harganya
Ia menyebut, tenaga honorer secara teknis punya hak konstitusi dalam PP 48, yakni diangkat tanpa testing, karena sudah punya database dari BKN.
"Makanya kami berharap minimal testing dengan tiket masa kerja bukan dengan kualifikasi pendidikan, karena tenaga honorer mayoritasnya SMA, SMP. dan sudah banyak yang berkeluarga. Selain itu honorer bergelut memikirkan kesenjangan sosial ketimbang pendidikan, apalagi penghasilan honorer yang tidak seberapa, jangankan buat bayar semester, buat oprasional pun tidak cukup." ujarnya.
"Kami mewakili teman teman honorer berharap pemerintah Kabupaten Garut, khususnya Bapak Bupati, Bapak Sekda, bisa mengusulkan untuk bisa mengikuti Test CPNS atau P3K tahun 2023 nanti, Apalagi bisa mengusulkan untuk di angkat tanpa testing kepada Pemerintah Pusat. Jika nanti para honorer yang tidak lulus CPNS atau PPPK jangan ujug ujug diberhentikan, kasihan kami" ujarnya di Komplek Perkantoran Pemkab Garut, Selasa 22 Februari 2022.
Mereka pun berharap keberangkatan Bupati ke Jakarta, Selasa, 22 Februari 2022 ini membawa kabar baik. Informasi yang dihimpun, banyak tenaga honorer di Garut yang sudah pensiun sebelum menjadi PNS. Mereka bertugas dibeberapa instansi pemerintah.***
