Network
KABAR PRIANGAN - Tenaga honorer yang bekerja disejumlah instansi pemerintah di Kabupaten Garut galau terkait wacana penghapusan tenaga honorer.
Mereka berharap pemangku kebijakan daerah dan pusat berlaku adil dan bijaksana. Mereka pun menuntut testing harusnya dengan tiket masa kerja bukan kualifikasi pendidikan.
Seorang honorer di Pemkab Garut mengatakan, mengacu akumulasi dari PP 48 menjadi PP 49 yang akan menghapuskan honorer secara nasional ini, menjadi polemik tersendiri ditubuh birokrasi pemerintahan.
Baca Juga: Miris, Seorang Anak di Garut Jadi Kurir Miras untuk Penuhi Kebutuhan Hidup Sehari-hari
Ia menuturkan, dalam beberapa pasal di PP 49 tidak menguntungkan bagi honorer secara nasional bahkan banyak merugikan.
"Secara konstitusional PP 49 tersebut tidak relevan dengan kondisi keberadaan honorer di Garut dan juga di seluruh Indonesia, dimana honorer yang sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun, hanya menonton dan bergumam di hati saja, tanpa bisa berbuat apa apa dengan adanya PP 49 tersebut," ujarnya.
"Sungguh keberadaan PP 49 itu sangat meresahkan, mencemaskan dan bahkan menyakitkan bagi para honorer, sehingga fungsi honorer ditubuh pemerintahan menjadi tidak stabil," ujarnya lagi.
Baca Juga: Kasus Stunting di Garut Masih Tinggi, Anggota Dewan Minta Pemkab Serius Lakukan Penanganan
Dia yang sudah menjadi honorer 14 tahun itu mengatakan, landasan pemerintah yang mengedepakan SDM, sangat tidak selaras dengan persepsi antara SDM dan pengalaman, artinya pengalaman kerja sudah siap kerja dengan semua pekerjaannya sementara SDM, belum tentu bisa bekerja secara maksimal karena harus banyak belajar dulu.
"Kalau diasumsikan, antara adab dan ilmu jelas lebih tinggi kedudukan nya adab ketimbang ilmu." ujarnya.
