Network
KABAR PRIANGAN - Dinas KUMKM Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kota Tasikmalaya bekerja sama dengan pihak Kementerian Perdagangan RI melakukan operasi pasar murah (OPM) minyak goreng curah untuk pedagang di pasar tradisional .
OPM minyak goreng curah tersebut digelar di Pasar Cikurubuk Mangkubumi Kota Tasikmalaya, Rabu 16 Maret 2022.
"Pelaksanaan OPM di pasar tradisional sengaja dipilih minyak goreng curah karena harganya relatif masih mahal," ujar Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perdagangan Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya Hendro Haryoko kepada wartawan saat melakukan OPM.
Baca Juga: Viral Terekam CCTV, Maling Kotak Amal Masjid Marak di Tasikmalaya, Kini di Cintaraja Singaparna
"Sedangkan OPM minyak goreng kemasan kami sudah beberapa kali melakukannya di sejumlah ritel yang ada di Kota Tasikmalaya," ujar Hendro menambahkan.
Sehingga, kata Hendro, di pasar tradisional sendiri OPM minyak goreng dirasa lebih tepat dilakukan untuk minyak curah. Apalagi, di pasaran harga minyak curah selama ini belum memenuhi harga eceran tertinggi (HET) yang ditentukan pemerintah yaitu Rp 11.500.
"Harganya masih jauh dari HET, masih bervariatif," katanya.
Baca Juga: Pastikan Stok Minyak Goreng Aman Hingga Lebaran, Bupati Garut: Masyarakat Jangan Panik
Dalam OPM tersebut, kata Hendro, pihaknya menjual minyak goreng curah dengan harga Rp 10.500 dengan sasaran para pedagang.
"Alhamdulillah dari hasil negosiasi dengan pihak distributor pada OPM kali ini kami bisa menjual minyak goreng curah dengan harga Rp 10.500 per liter untuk para pedagang. Sehingga nantinya para pedagang bisa menjual minyak goreng curah ke masyarakat sesuai HET Rp 11.500," katanya.
Pada pelasanaan OPM tersebut pihaknya menyediakan minyak goreng curah sebanyak 8.000 liter.
"Mudah mudahan ini bisa habis. Jika ini sudah habis selanjutnya kami juga akan melakukan operasi pasar kembali, hanya saja untuk waktunya belum ditentukan karena memang jatah OPM minyak dari kementwrian dibagi juga dengan daerah lain," ujarnya.
Hendro juga menyebutkan, kebutuhan minyak goreng curah oleh pedagang pasar di Kota Tasikmalaya dalam seminggu kurang lebih sebanyak 33.000 liter.
"Angka sebanyak 33.000 liter tersebut kami prioritaskan untuk OPM di dua pasar yakni Pasar Cikurubuk dan Pasar Pancasila dengan jumlah pedagang sekitar 70 pedagang," katanya.
Baca Juga: Pandemi dan Cuaca Hujan tidak Berpengaruh Pada Kesehatan Hewan di Wado Sumedang
Para pedagang sendiri, kata Hendro, sebelumnya sudah membuat pakta integritas yaitu siap membeli dengan harga Rp 10.500 per liter dan siap menjual Rp 11.500 per liter.
Sementara saat ini para penjual minyak curah di pasar-pasar tradisional menjual minyak goreng curah dengan harga bervariasi mulai dari Rp 14.000 per liter hingga Rp 18.500 per liter tergantung harga pembeliannya dari distributor.
Sedangkan untuk minyak goreng kemasan di pasaran pedagang juga masih menjual dengan harga variatif mulai dari Rp 15.000 hingga Rp 19.000 tergantung merek. "Kalau yang menjual 14.000 sesuai ketentuan memang hanya satu dua, umunnya masih di atas Rp 14.000," ujar Hendro.
Di tempat yang sama Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Murjani mengatakan, pihaknya mengapresiasi Pemkot Tasikmalaya yang sudah melakukan OPM minyak goreng curah walaupun baru pertama kali dilaksanakan.
"OPM ini saya kira dilakukan pada saat yang tepat di mana dipasaran harga minyak goreng masih cukup tinggi yang tentunya sangat merepotkan masyarakat," katanya.
Kenapa dilakukan untuk migor curah, kata Murjani, karena pihaknya masih menemukan minyak goreng curah yang dijual seharga Rp 18.000 hingga Rp 19.000 per liter.
Baca Juga: Penyaluran Minyak Goreng ke Warung Mitra, APPSI Kota Tasikmalaya Minta Janji Distributor Tak Meleset
"Makanya dengan OPM migor curah ini masyarakat Kota Tasikmalaya khususnya bisa mendapatkan minyak goreng curah dengan harga Rp 11.500," ujar Murjani.
Disinggung kenapa OPM tersebut tidak langsung kepada masyarakat, kata Murjani, hal itu akan dibahas kembali dengan dinas.
"Kami nanti akan bahas lagi tentang minyak goreng ini. Untuk pengawasannya sendiri domainnya ada di pemerintah dalam hal ini Disperindag. Sementara kami dari DPRD hanya bisa memantau dan bila ada temuan kami akan diskusikan dengan pihak pemerintah," ujarnya.*
