Network
KABAR PRIANGAN - Para pengusaha konstruksi yang tergabung dalam Masyarakat Pengusaha Jasa Konstruksi (MPJK) Garut membakar berkas dokumen lelang barang jasa di depan Kantor UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa) Kabupaten Garut di Komplek Perkantoran Pemkab Garut, Kamis, 14 April 2022 petang.
Mereka merasa kecewa adanya ketidakadilan dalam proses pelelangan selama ini, khususnya dalam penunjukan langsung ataupun dalam lelang.
Sehingga tidak pernah ada kesempatan untuk berkontribusi didalam pembangunan di Kabupaten Garut.
Baca Juga: Rebut Senjata Polisi, Pelaku Pembobol Kosan di Garut Tewas Ditembak
Koordinator MPJK, Cacan Cahyadi, SH mengatakan, sebelum melakukan aksi pembakaran, pihaknya mendatangi Kejaksaan Negeri Garut untuk menyampaikan kekecewaan ini.
"Kami datang ke Kejaksaan untuk menyampaikan aspirasi dari beberapa rekan pengusaha dan beberapa asosiasi terkait kurangnya kesempatan kami didalam proses pengadaan barang dan jasa. Kami berharap adanya pemerataan terhadap proyek karena selama ini proyek di Garut banyak, baik DAK maupun Banprov," kata Cacan di sela aksi.
Ia menuturkan, didalam proses tender tidak adanya pengawasan terhadap pokja yang dibentuk oleh unit pengadaan barang dan jasa, khususnya Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa terkait.
Baca Juga: Pemilik Lahan di Rancabango Garut Resah, Ini Penyebabnya
"Bagaimana mereka didalam memverifikasi menjadi perikator dalam menggugurkan para peserta yang kami anggap diduga tidak rasional," ujarnya.
Padahal, kata Cacan, didalam pelaksanaan pengadan barang dan jasa pada sektor pemerintah dilandasi oleh prinsif atau pedoman efisien, efektif, transparan, bersaing terbuka, akuntabel dan adil.
Artinya memberikan perlakuan yang sama terhadap semua calon penyedia. "Saat ini para pelaku dunia usaha jasa kontruksi di Kabupaten Garut secara mayoritas sedang merasakan persoalan adanya ketidakadilan perlakuan yang sama," ujarnya.
Baca Juga: Anggota DPRD Apresiasi Tim Satgas Covid-19 Garut Dalam Percepat Vaksinasi
Menurut Cacan, setiap tahun anggaran kegiatan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Garut beribu-ribu paket (data sirup LKPP kab. Garut).
Kegiatan baik yang bersipat tender atau pengadaan langsung, diantaranya di PUPR dan Disperkim yang merupakan dinas-dinas yang paling banyak memiliki kegiatan.
Akan tetapi, lanjut Cacan, hal tersebut sangat ironis, ibarat tikus mati dalam lumbung padi. Para pengusaha jasa kontruksi untuk bisa mendapat pekerjaan sangat sulit, sangat susah, ibarat mencari jarum diatas jerami.
Baca Juga: Ketua KONI Jabar Lantik Pengurus KONI Garut Periode 2022-2026
"Padahal salah satu tujuan dari prinsip pengadaan barang dan jasa adalah mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha (pasal 4 point g, Perpres No.12 tentang Pengadaan Barang dan Jasa)," kata Cacan.
Dengan adanya kejadian ini, ia menilai, ada tangan-tangan mafia proyek alias bandar proyek yang melakukan praktek monopoli, meskipun adanya larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (UU No.5 tahun 1999).
"Seperti mafia bola saja. Ini patut diduga mafia proyek pun mungkin mengatur para pemangku kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa sehingga sebelum dilaksanakan proses tender, baik di PPK maupun di Pokja ULP telah dikantongi nama-nama perusahaan yang harus dimenangkan" katanya.
Baca Juga: Sidak di Cikelet, Wabup Garut Minta Pegawai Jangan Malas Saat Ramadan
Namun sayangnya, saat aksi pembakaran dilakukan pimpinan dan staf UKPBJ sudah pada pulang, termasuk PNS lainnya di Setda Pemkab Garut.***
