Network
Untuk kriteria ketiga, harus ada berita acara bahwa sapi itu mati yang dikeluarkan petugas dan diketahui kepala desa setempat. Serta keempat harus ada keterangan ternak itu mati karena PMK dari dokter berwenang.
Baca Juga: Polisi Buru Supir Truk Dalam Kasus Penjualan Seorang Gadis di Garut
Dengan adanya kriteria seperti itu, Sofyan menilai pihaknya bisa mengatahui secara pasti jika hewan ternak yang mati dan diajukan pemiliknya untuk mendapatkan uang kadeudeuh benar-benar akibat terpapar PMK.
Jika tak diberlakukan kriteria seperti itu, maka tak menutup kemungkinan akan banyak sekali hewan ternak yang disebutkan mati akibat PMK dan pemiliknya minta uang kadeudeuh.
"Kalau tak ditentukan kriteria seperti itu, tentu akan banyak yang mengajukan tanpa penyebab kematian yang jelas. Selain itu, selama ini kami juga terus melakukan pendataan terkait jumlah hewan ternak yang terpapar PMK trermasuk yang mati akibat PMK," katanya.
Baca Juga: Begini Pesan Bupati Garut Jelang Babak 18 Besar Liga Desa 2022
Sofyan juga menegaskan, Pemkab Garut juga sudah menentukan kebijakan dimana ung kadeudeuh hanya akan diberikan kepada para peternak yang masuk kategori prasejahtera.
Sedangkan untuk para peternak besar yang hewan ternaknya banyak, maka pemberian uang kadeudeuh itu sama sekali tidak berlaku.
Menurutnya, kebijakan itu diambil pemerintah karena bagi para peternak dengan skala kecil yang hanya memelihara hewan ternak di bawah lima ekor, akan sangat memberatkan ketika ada satu atau dua ekor hewannya yang mati.
Baca Juga: Pelepasan Jemaah Haji Gelombang Pertama Garut Berlangsung Haru. 404 Calhaj Dilepas oleh Wakil Bupati
