Network
Jika dirinya tak punya dasar hukum dan ketentuan yang jelas terkait status tanah tersebut termasuk surat jual belinya, termasuk nama-nama orang yang menjadi saksi, maka dirinya tentu tak akan berani mempergunakan lahan itu untuk membangun.
Dengan tegas, ia juga menyatakan pihaknya telah memegang akta dari notaris yang menyatakan tanah tersebut sudah ada hak atas pelepasan tanah dan tanah tersebut sudah menjadi aset provinsi yang kemudian haknya diberikan kepada SMKN 2 Garut.
Namun demikian, untuk sementara saat ini pihaknya menghentikan proses pembangunan di atas lahan itu sampai nanti benar-benar ada kejalasan baik dari hasil musyawarah maupun jalur hukum.
Baca Juga: Empat Kades di Garut akan Diperiksa Polisi, GGW: Kebocoran Dana Desa Sangat Besar
Dadang juga mempertanyakan sikap pengacara dari pihak pelapor yang tidak pernah melaporkan pihak penjual lahan jika memang merasa lahan itu miliknya.
Anehnya lagi, justru pihak sekolah yang dalam hal ini selaku pihak penerima manfaat aset provinsi yang dilaporkan ke polisi dengan tudingan telah melakukan penyeroboitan lahan.
"Intinya, kami siap duduk bersama dengan pihak pelapor yang mengklaim sebagi poemilik lahan ini. Saya tak akan berani menggunakan lahan untuk membangun RKB apabila saya tak mempunyai kejelasan terkait status lahan tersebut dimana sudah jelas-jelas lahan itu merupakan aset provinsi yang kemudian diserahkan kepada kami selaku penerima manfaat untuk digunakan membangun RKB," ucap Dadang.***
