Network
Hingga kini, kata Hasan, sekitar 3.400 purnakarya/pensiunan PTPN masih menuntut kejelasan terkait pembayaran dana pensiun mereka yang totalnya mencapai sekitar Rp268 miliar.
Baca Juga: Minat Anak Masuk ke Pesantren Tinggi, Ponpes Darussalam Garut Bangun Kampus 2
Terhadap Langkah Kementerian BUMN dan KPK ini, tandas Hasan, SIAGA 98 mendukung dilakukan audit investigatif. Hal ini penting untuk mencegah akibat manajemen yang buruk dan korupsi terselubung di PTPN sebagaimana disampaikan Kementerian BUMN, manajamen PTPN VIII malah mencari-cari dan mengkambinghitamkan sebab lain.
"Hal ini sudah terjadi di Kabupaten Garut, dimana petani penggarap dikambinghitamkan seolah-olah menjadi penyebab kerugian perkebun Cisaruni sebesar Rp127 miliar dan akibatnya petani penggarap tersebut dikriminalisasi," ujar Hasan.***
