Network
KABAR PRIANGAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Banjar menargetkan mengusut tuntas kasus dugaan penyimpangan kacang kedelai bersubsidi di wilayahnya pada tahun 2023 ini.
Membuktikan keseriusan pengusutan kasus tersebut, sejak memasuki awal tahun 2023 pemeriksaan kasus dugaan penyimpangan kedelai subsidi impor ini mengalami peningkatan status dari tahap penyelidikan naik ke tahap penyidikan.
Diketahui, penyelidikan ini merupakan suatu proses pemeriksaan para saksi dan pengumpulan data serta keterangan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbuatan pidana suatu perkara.
Baca Juga: Kasi PB3R Kejari Banjar Bobby Intan Budiman Tutup Usia, Jenazah Dikebumikan di Bandung
Menurut Kepala Kejari (Kajari) Kota Banjar, Irwan Setiawan Wahyuhadi, SH, MH, didampingi para kasi di lingkungan Kejari Kota Banjar, naiknya dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan ini terhitung Januari 2023.
Menurutnya, sampai pekan kedua Januari 2023, sebanyak 40 orang sudah dipanggil dan dimintai keterangan Tim Kejari Kota Banjar. "Dari 40 orang yang diperiksa selama ini, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka," ucapnya saat konfrensi pers di aula Kejari Kota Banjar, Selasa 10 Januari 2023.
Terkait kapan penetapan tersangka tersebut, dipastikan itu lebih cepat akan lebih baik. "Penetapan tersangka itu, lebih cepat akan lebih baik. Semoga saja semua yang dipanggil untuk diperiksa nanti kooperatif," ucapnya.
Baca Juga: SDN 2 Margajaya Pamarican Ciamis Tahun Ini Akan Diperbaiki, Kadisdik: Anggarannya Sudah Ditetapkan
Dijelaskan dia, diantara 40 orang yang sudah diperiksa selama ini adalah perwakilan pengurus Koperasi Tahu Tempe (Kopti) Kota Banjar, pegawai Bulog, penjual kedelai serta perajin tahu tempe di Kota Banjar.
Adapun upaya mengungkap besaran dugaan kerugian negara dari penyimpangan kedelai subsidi di Kota Banjar selama ini, sampai saat ini belum dihitung secara detail. "Penghitungan dugaan kerugian negara dari penyimpangan kedelai bersubsidi direncanakan melibatkan Tim Audit BPKP atau Inspektorat Banjar," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, awal diusutnya kasus dugaan penyimpangan kedelai impor bersubsidi ini, diantaranya berlatar kacang kedelai bersubsidi mengalami kelangkaan di pasaran di Banjar, kemudian harga kedelai bersubsidi yang diberlakukan di pasaran wilayah Kota Banjar tidak seragam.
Selain itu, ada indikasi harga yang diberlakukan kepada konsumen melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) serta beredar informasi adanya dugaan kacang kedelai bersubsidi alokasi Banjar yang di jual ke luar wilayah Banjar.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banjar, H. Edi Herdianto, mengatakan, Kopti Kota Banjar merupakan satu-satunya koperasi yang ditugaskan mendistribusikan kacang kedelai bersubsidi selama tahun 2022.
"Terbentuknya Kopti Kota Banjar sekitar Mei 2022. Terkait pengelolaan dan pendistribusian kacang kedelai bersubsidi itu di Kota Banjar, semuanya akan terlihat dari laporan RAT yang sampai saat ini kami belum menerima data tersebut," ucap Edi.*
