Network
KABAR PRIANGAN - Kebijakan Polres Garut untuk memberlakukan jam malam pelajar, mendapat dukungan anggota Komisi V DPRD Jabar, Enjang Tedi.
Namun di sisi lain ia mengingatkan pentingnya sistem pendekatan persuasif agar tidak sampai terjadi gap (celah) antara pelajar dengan aparat dan pemerintah.
"Saya sangat mendukung kebijakan Polres Garut dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk pemberlakuan jam malam pelajar. Ini merupakan sebuah upaya menekan tingginya angka kenakalan remaja terutama yang melibatkan para pelajar," ujar Enjang Tedi, Rabu 2 Agustus 2023.
Baca Juga: Belum Miliki KTP, Warga Binaan Rutan Kelas IIB Garut Tetap Bisa Ikuti Pemilu
Ia pun mengaku prihatin dengan maraknya kasus kenakalan bahkan yang mengarah pada kejahatan yang melibatkan remaja terutama para pelajar. Oleh karenanya ia juga mendukung sikap tegas polisi terhadap berandalan bermotor yang sering menimbulkan keresahan warga di antaranya mabuk-mabukan dan terlibat perkelahian.
Wakil Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jabar ini juga menyampaikan jam malam yang diberlakukan mesti menyesuaikan dengan tradisi masyarakat, terutama berkaitan dengan aktivitas keagamaan. Apalagi Garut merupakan daerah yang memiliki banyak pesantren dimana kegiatan keagamaan sering dilakukan sampai malam.
Oleh karenanya, dalam melaksanakan jam malam pelajar ini, tutur Enjang Tedi, Polres harus melibatkan seluruh stakeholder, terutama tokoh agama dan tokoh masyarakat. Hal ini penting untuk sosialisasi kemudian memberikan pemahaman dan edukasi kepada remaja.
Baca Juga: Proyek Galian Kabel di Kawasan Perkotaan Garut Ancam Keselamatan Warga
"Dengan sosialisasi dan edukasi yang disampaikan secara tepat, para remaja termasuk pelajar bisa faham sehingga mereka akan menerima dengan baik kebijakan tersebut. Mereka akan menyadari seandainya tidak sedang melakukan kegiatan positif yang terjamin keamanannya, maka harus pulang sebelum jam 10 malam," katanya.
Selain itu, Enjang Tedi juga menyebutkan pemerintah perlu membuat regulasi serupa dengan program Polres Garut tersebut. Menurutnya, penggabungan dua peraturan dari dua lembaga negara seperti halnya Surat Keputusan Bersama (SKB) akan dapat saling menguatkan peran sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga masing-masing.
