Network
KABAR PRIANGAN - Bupati Garut, Rudy Gunawan, saat ini tengah menjadi sorotan. Hal ini menyusul adanya tudingan yang menyebutkan dirinya suka 'memalak' para pejabat di lingkungan Pemkab Garut.
Tudingan tersebut tentu saja membuat warga terperangah. Terlebih tudingan itu muncul di masa-masa akhir jabatannya yang hanya tinggal hitungan hari.
Tudingan Bupati suka 'memalak' para pejabat Pemkab Garut, diungkapkan seorang pejabat eselon 3 di lingkungan Pemkab Garut berinisial SA. Bahkan dengan lugas ia menyebutkan jika Bupati Garut itu ahlinya dalam 'memalak' pejabat.
"Selama menjabat sebagai Bupati Garut, ia kerap 'memalak' SKPD dengan berbagai dalih. Berbagai kegiatan selalu dimanfaatkan untuk meraup keuntungan pribadi dengan memalak pejabat," ujar AS.
Disebutkannya, kegiatan yang kerap dimanfaatkan untuk memalak pejabat di antaranya momentum pengangkatan pegawai atau rotasi mutasi pejabat.
Yang lebih parah lagi, para kepala SKPD setiap bulannya diwajibkan untuk menyetorkan upeti yang bersumber dari tunjangan kinerja daerah (TKD) dengan besaran rata-rata Rp2,5 juta per kepala dinas.
Baca Juga: 5 Tempat Wisata Kuliner di Garut yang Hits, Miliki Menu Enak dan View Instagramable!
Uang setoran bulanan tersebut menurutnya dikumpulkan di salah seorang kepala SKPD yang berperan sebagai koordinator. Bupati tak jarang menyindir kepala SKPD yang belum atau telat menyetorkan upeti dalam acara kumpulan para kepala SKPD.
SA juga menyatakan, selain di salah satu kepala SKPD, yang setoran dari para pejabat juga terkadang dikumpulkan melalui orang dekat bupati. Hal ini terutama dilakukan saat ada pegawai yang ingin naik jabatan dengan jumlah uang setoran antara Rp25 juta sampai Rp100 juta.
"Para pejabat juga kerap dimintai iuran saat bupati akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Saya sering mendengar langsung keluhan dari atasan saya yang merasa keberatan tapi tidak bisa menolak karena takut dipindahkan," katanya.
Baca Juga: Wabup Garut Sebut Panen Cabai Serentak se Jabar Bisa Kendalikan Inflasi
Menanggapi tudingan tersebut, Bupati Garut Rudy Gunawan dengan tegas membantahnya. Ia pun menantang agar dirinya dilaporkan jika memang benar melakukan perbuatan seperti itu.
Disampaikannya, dirinya tidak akan pernah melakukan perbuatan yang dinilainya bisa merusak integritasnya tersebut. Dirinya pun akan melakukan penelusuran untuk mengungkap hal ini hingga nantinya akan jelas segala sesuatunya.
Dirinya, tandas Rudy, tidak akan keberatan jika dilaporkan atas tudingan suka melakukan pemalakan terhadap para pejabat.
Baca Juga: Keluarga asal Garut Minta Penjelasan RSHS Terkait Meninggalnya Pasien Operasi Cabut Gigi
Namun jika kemudian ternyata ada pihak lain yang melakukan hal itu dengan mengatasnamakan dirinya, ia berjanji akan menindaknya dengan tegas termasuk memberhentikannya.
"Siapa? kalau memang ada yang memalak ya proses saja dan saya tidak keberatan. Tidak ada itu saya memalak pejabat dan saya tidak akan pernah melakukan hal itu karena akan merusak integritas saya," ucap Rudy saat diwawancara sejumlah wartawan.
Menurutnya, meski sebentar lagi masa jabatannya akan segera berakhir, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2023, akan tetapi dirinya masih bisa memberhentikan pejabat nakal apalagi jika benar telah mengatasnamakan dirinya untuk memalak para pejabat.
Baca Juga: Wabup Helmi Sebut Atlet NPCI Garut Banyak Berprestasi
Harus Berani Melapor
Adanya tudingan tentang bupati yang suka memalak para pejabat di lingkungan Pemkab Garut, mendapat tanggapan anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Enjang Tedi.
Ia menilai harus secepatnya dicari kejelasan terkait tudingan tersebut, jangan sampai rumor ini menjadi fitnah.
Menurutnya, jika benar pejabat eselon 3 itu memiliki bukti, maka ia harus berani melaporkan hal itu kepada aparat penegak hukum agar kasusnya segera ditangani. Dengan demikian, nantinya akan ada kejelasan benar atau tidaknya.
Baca Juga: Preman Kampung Ngamuk di Garut Diamankan Polisi
Masih menurut Enjang, pejabat eselon 3 yang mengaku memiliki bukti kaitan dengan aksi pemalakan yang dilakukan Bupati juga harus berani mengungkap identitas oknum kepala SKPD yang disebutnya sebagai pengumpul uang upeti untuk bupati.
Jika hal ini tidak segera diungkapkan, maka juga rentan terhadap fitnah karena adanya rasa saling curiga.
"Pejabat eselon 3 dimaksud harus mau mengungkap ke publik dengan jelas kaitan identitas kepala SKPD yang disebutnya menjadi koordinator yang suka mengumpulkan uang setoran untuk bupati. Karena kalau pun benar ada, bisa saja bupatinya sendiri tidak tahu apa-apa dan namanya hanya dimanfaatkan oknum kepala SKPD itu," kata Enjang.
Baca Juga: Komitmen Berantas Narkoba, Lapas Garut Deklarasikan Lapas Bersinar
Lebih jauh Enjang Tedi juga menyatakan jika pejabat eselon 3 itu merasa benar, maka ia harus berani jadi wistle blower dan minta perlindungan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).***
