Network
"Selain itu, apakah ada pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu legislatif, bilamana ada pelanggaran sudah sejauh mana ditangani dan bagaimana tindakannya," tutur Taufiq Rohman.
Baca Juga: Ivan Pastikan THR ASN Pemkot Tasikmalaya Cair Sebelum Libur Lebaran
Tidak hanya itu, Taufiq mempertanyakan, terkait penyelenggara apakah dalam pelaksanaan lebih mengedepankan profesionalisme, kemudian bagaimana melahirkan solusi, usul dan saran untuk perbaikan kedepannya khususnya untuk Pilkada?.
"Ini mesti segera di jawab dan dirumuskan formulanya kalau mau ada perbaikan dan perubahan. Kalau tidak ada perubahan dan manfaat bagi masyarakat buat apa ada Pilkada?. Pemilu dan Pilkada akan selalu menjadi penyakit dan kontroversi bila penyelenggara menutup mata," tegasnya
Menurutnya, sampai hari ini belum ada evaluasi atas pelaksanaan Pemilu legislatif di tingkat Kota Tasikmalaya. Misalkan ada berapa pelanggaran temuan atau laporan adanya dugaan pelanggaran contohnya terjadinya money politik.
Baca Juga: Jelang Lebaran, DKP3 Perketat Syarat Masuk Ternak ke Kota Tasikmalaya
"Belum ada kan evaluasi, kenapa harus di evaluasi karena untuk perbaikan kedepan dalam pelaksanaan pemilu yang luber dan jurdil. Kalau misal ada pelanggaran yang terjadi sejauh mana penanganannya, ada sanksi atau tidak, itu saja kan," jelasnya.
Dengan demikian, pelaksanaan pemilu yang kurang baik, sudah semestinya lembaga terkait untuk lebih membenahi dan aktif membangun komunikasi dengan masyarakat dengan melakukan penyuluhan bahaya money politik yang merusak tatanan demokrasi.
"Semuanya kan harus turut mengawasi terkait pelaksanaan Pilkada Kota Tasikmalaya, khusus para penyelenggara harus mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat luas terkait bahaya money politik yang jelas merusak demokrasi," pungkasnya.***
