KABAR PRIANGAN - Para pelaku usaha atau developer perumahan yang tergabung dalam Asosiasi Pengembang Perumahan Nasional (Asprumnas) Kabupaten Sumedang melakukan unjuk rasa di Gedung DPRD Kabupaten Sumedang, Kamis, 9 Desember 2021.
Mereka meminta DPRD agar bisa dipertemukan dengan pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan PLN UP3 Sumedang.
Pasalnya Asprumnas keberatan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh BPN dan PLN terkait dengan pelayanan yang dinilai buruk.
Baca Juga: Kantor ATR BPN Sumedang Sosialisasikan Pencegahan Kasus Pertanahan
Sekretaris DPD Asprumnas Sumedang, Huliman Abdul Gofur mengatakan, selama ini para developer yang tergabung di Asprumnas merasakan adanya kendala.
Antara lain, terkait dengan pelayanan Kantor BPN yang dinilai tidak menjalankan SOP. Mengingat banyak aturan-aturan tambahan yang menyulitkan.
Kemudian, keluhan terhadap PLN yang telah membebani pihak developer terkait layanan pasang jaringan listrik yang terlalu mahal.
Baca Juga: Izin Hak Pakai Lahan Tidur di Sumedang Masih Menunggu Keputusan Menteri ATR BPN
"Kami siap untuk membantu PLN, tapi jangan sepenuhnya dibebankan. Karena selama ini dibebankan kepada para developer seratus persen untuk investasi pemasangan listrik jaringan dan lain sebagainya," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Kantor ATR/BPN Sumedang Iim Rohiman mengatakan menerima kritik dari Asprumnas. Hal tersebut merupakan bentuk koreksi untuk membangun terutama dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.
Menurutnya, mengenai pelayanan di BPN ada SOP nya di dalam Peraturan Mentri No 1 Tahun 2010 itu merupakan panduan dalam pelayanan.
Baca Juga: Pulihkan Gangguan Kelistrikan Wilayah Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar, PLN Terus Upayakan Perbaikan
"Setiap permohonan itu permasalahannya berbeda- beda mungkin yang satu bisa tepat waktu yang satu lagi tidak bisa tepat waktu," katanya.
Kata dia, selama ini mungkin komunikasi yang belum terbangun antara pihak BPN dengan pihak Asprumnas khususnya umumnya dengan masyarakat.***