KABAR PRIANGAN - Ungkapan keprihatinan dilontarkan para sesepuh DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Garut terkait perkembangan situasi dan kondisi
internal partai berlambang Ka'bah tersebut.
Hal ini terjadi pascawafatnya Ketua DPC PPP Garut, Agus Hamdani, beberapa waktu lalu.
Maksum Zaeladry, salah seorang tokoh DPC PPP Garut yang juga mantan anggota DPR RI dan mantan pengurus DPW PPP Jawa Barat, mengungkapkan rasa keprihatinannya melihat situasi dan kondisi internal PPP Garut saat ini.
Ia merasakan apa yang terjadi di internal PPP Garut saat ini semakin jauh dari nilai-nilai perjuangan dan budaya organisasi.
"Sangat prihatin melaihat situasi dan kondisi internal PPP Garut pascawafatnya Agus Hamdani yang masih menjabat Ketua DPC PPP Garut," kata pengasuh Pondok Pesantren Musadaddiyah Garut ini, Selasa 14 Desember 2021.
Maksum menilai ada beberapa hal yang sangat tak sesuai dengan nilai-nilai perjuangan dan budaya organisasi PPP yang tentu sangat disesalkan. Dikatakannya, keprihatinan yang dirasakan para tokoh, sesepuh, kader senior dan fungsoinal partai ini disebabkan beberapa hal.
Baca Juga: Gempa Terkini, Gempa Mengguncang Lagi Larantuka NTT Dengan Magnitudo 5,4 SR
Salah satunya proses pembentukan pengurus DPC PPP Garut pascameninggalnya Agus Hamdani sebagai formatur sekaligus Ketua DPC PPP Garut terpilih. Menurutnya, proses pemilihan pimpinan DPC PPP Garut terindikasi adanya sikap pragmatis, materialistis, dan tidak aspiratif.
Hal itu mengakibatkan dapat memungkinkan terpilihnya pimpinan DPC PPP Garut yang rendah aspek integritas dan elektabilitas serta tidak jelas riwayat perjuangan dan nasab politiknya.
Sesepuh PPP Garut ini juga menyampaikan keprihatinannya terhadap para formatur muscab PPP Kabupaten Garut tahun 2021 ini yang tidak pernah menggunakan fasilitas kantor DPC PPP untuk rapat-rapat pembentukan pengurus.
Hal tersebut dianggapnya sangat memungkinkan terjadinya proses yang tidak transparan.
"Kecurigaan adanya ketidaktransparanan proses pemilihan pimpinan DPC PPP Garut saya rasa sangat beralasan. Selama ini rapat-rapat pembentukan pengurus pun tak pernah dilaksanakan di kantor DPC PPP Garut sehingga menimbulkan tanda tanya besar bagi kami," ujarnya.
Maksum menegaskan, dengan keprihatinan dan kondisi darurat seperti saat ini, para sesepuh, kader senior, dan fungsional PPP Garut, menyatakan sikap.
Baca Juga: Di Sumedang, Wagub Jabar Pesan Agar Sekda Bekerja Tulus dan Ikhlas
"Ini demi kemaslahatan dan meredam keresahan serta menghindari gelombang penolakan yang lebih besar kepada DPW PPP Jabar dan DPP PPP," ujarnya.
Adapun pernyataan sikap para sesepuh, kader senior, dan fungsional partai, ucapnya, yakni mendesak kepada DPW PPP Jabar dan DPP PPP untuk meninjau ulang hasil formatur dimaksud.
Sebagai jalan keluarnya, pihaknya siap memberikan alternatif pimpinan DPC PPP Garut yang benar-benar lebih aspiratif, berintegritas, dan elektabilitas tinggi serta jelas riwayat perjuangan dan nasab politiknya.
Baca Juga: Satker Tol Cisumdawu Sebut Seorang Pemilik Lahan di Sumedang Menolak Pindah, Ini Alasannya
Ungkapan senada dilontarkan Sesepuh PPP Kabupaten Garut lainnya, KH Ade Burhan dan H Cecep Sutedjo.
Menurut mereka, menyikapi situasi dan kondisi internal partai PPP Garut yang sangat memprihatinkan tersebut, para sesepuh, kader senior, dan fungsional PPP Garut telah beberapa
kali menggelar pertemuan.
Hasilnya, disepakati mereka mendesak adar DPW dan DPP PPP meninjau ulang hasil formatur yang mereka nilai sangat tak transparan.
Jika hal ini dipaksakan, tambah Cecep, hal ini akan rentan menimbulkan gejolak dengan munculnya gelombang penolakan yang besar dari para sesepuh, kader senior, dan fungsional PPP Garut terhadap hasil putusan DPW dan DPP.
Ia menyebutkan, berdasarkan kajian dan pembahasan yang dilakukan oleh Majelis Pakar, Majelis Petrtimbangan, Pengurus Harian DPC PPP Garut dalam pertemuan yang sudah dilaksanakan di kantor DPC PPP Garut, diperoleh sejumlah kesepakatan.
Salah satunya, berdasarkan anggaran dasar pada Bab IX tentang Pengambilan Keputusan pada Pasal 76 ayat 1 bahwa seluruh pengambilan keputusan di PPP dilakukan secara musyawarah untuk
mufakat.
Baca Juga: Hari Ibu Nasional Tanggal 22 Desember, Sejarah Singkat dan Link Twibbonnya Disini
Selain itu, ia juga menyampaikan aturan persyaratan untuk calon ketua dan sekretaris PH DPC PPP Garut sesuai Petunjuk Organisasai (PO) Nomor 1 pasal terpisah dan poin per poinnya sangat jelas dan sifatnya wajib bagi formatur untuk melaksanakan pemenuhan kriteria dan ketentuan berlaku.
Pemenuhan kriteria dan ketentuan ini harus menjadi syarat mutlak bagi calon ketua dan sekretaris DPC PPP di kabupaten Garut.
"Kami selaku forum kajian mengusulkan kriteria tambahan untuk calon ketua dan sekretaris PH DPC PPP Garut. Salah satunya yang bersangkutan harus cakap dan mampu menjadi imam shalat dan khatib pada shalat jumat," ujarnya.
"Kriteeria ini kami anggap penting mengingat PPP ini merupakan partai Islam," kata Cecep.
Keriteria lainnya, tambah Cecep, calon juga harus mampu membaca, menulis, serta menjabarkan maksud surat dan atau ayat dalam Alquran.
KH Ade Burhan menegaskan, melihat ada sosok yang dinilai sangat layak untuk dicalonkan menjadi Ketua DPC PPP Garut yang memiliki kriteria- kriteria yang diingankan yakni KH Cecep Abdul Halim, Lc.
Baca Juga: Belanja Langsung Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Sumedang akan Beralih ke Marketplace
"Ia sosok yang sangat tepat karena memiliki integritas dan elektabilitas yang tinggi, begitupun riwayat perjuangan dan nasab politiknya juga yang tak perlu diragukan lagi," ujarnya.*