KABAR PRIANGAN - Perlindungan keamanan kebakaran sejumlah gedung atau bangunan di Kota Tasikmalaya banyak yang belum layak. Sehingga untuk bisa mencegah secara dini bencana kebakaran dari sisi proteksi kebakaran gedung dan bangunan tersebut, harus segara ditambah jumlah Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR) dan pemasangan hidran.
Peringatan tentang perlunya antisipasi kebakaran itu disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tasikmalaya dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Tasikmalaya, Ucu Anwar, Rabu 6 April 2022.
Misalnya Pasar Pancasila, ujar Ucu, dari hasil inspeksi yang sudah dilakukan, secara proteksi kebakaran dianggap masih belum layak. Soalnya, dengan luas Pasar Pancasila lebih dari 6000 m2 dan lantainya terdiri dari dua lantai, diwajibkan memiliki hidran.
Baca Juga: Aksi Unjukrasa Mahasiswa di Depot Pertamina Tasikmalaya Kembali Diwarnai Kericuhan
Hal itu untuk memberikan rasa nyaman kepada pengunjung pasar, para pedagang termasuk pengelola pasar juga semua stakeholder yang berhubungan dengan aktivitas pasar.
"Kondisi saat ini di pasar tersebut proteksi kebakarannya sangat tidak layak karena jumlah APAR-nya terbatas ditambah lagi tidak ada hidran. Cara penyimpanan APAR-nya juga sangat di luar ketentuan karena ada yang susah dijangkau, ada yang dikunci gembok," ujar Ucu.
"Sedangkan yang namanya APAR itu harus bisa digunakan oleh siapa pun yang memiliki keahlian menggunakannya termasuk petugas keamanan, para pengelola pasar dan para pedagang," katanya menambahkan.
Baca Juga: Jadwal Sholat dan Imsak di Wilayah Priangan Timur, Kamis 7 April 2022
Adapun pihak yang bertanggung jawab terhadap keperluan tersebut adalah pengelola pasar. Pihaknya pun sudah menyampaikan hal tersebut kepada pengelola pasar.
"Karena setiap kami melakukan inspeksi, hasilnya selalu disampaikan dengan mengirimkan surat rekomendasi ke leading sector-nya terkait apa saja hasil yang ditemukan di lapangan," ujar Ucu.
Selain pasar, lanjut Ucu, kurangnya proteksi kebakaran juga terjadi pada bangunan lain di Kota Tasikmalaya.
Baca Juga: Protes Jalan Rusak, Warga Desa Raharja Sumedang Menanam Pohon Pisang dan Ngagogo Ikan
Misalnya rumah sakit, gedung perkantoran milik pemerintah seperti Gedung Sekretariat Daerah, gedung pemda, Kantor Wali Kota, Gedung Ispektorat, BPKAD termasuk bangunan DPRD yang masih perlu dilengkapi alat proteksi kebakarannya.
"Bangunan Kantor BPKSDM dan Keuangan Pemkot Tasikmalaya sudah cukup memadai tinggal pemeliharaannya karena rumah pompanya sudah ada, boks hidran juga ada, jumlah APAR-nya cukup," katanya.
Terkait kondisi tersebut, Ucu meminta agar pengelola gedung-gedung itu dalam hal ini para kepala OPD agar melengkapi alat proteksi kebakarannya. Karena jika tidak, pengguna termasuk pengunjung tidak akan merasa terlindungi dari sisi terjadinya bencana kebakaran.
Baca Juga: Kosman Alias Kace Akhirnya Divonis 10 Tahun Penjara. Kuasa Hukum Ajukan Banding dengan Alasan Ini
Lebih lanjut Ucu menyebutkan, pasar dan rumah sakit harus memiliki sertifikasi alat proteksi kebakaran layak fungsi.
Termasuk di RSUD dr Soekardjo Tasikmalaya, walaupun ada tiga rumah pompa dan hidrannya juga ada, tapi kondisinya sudah tidak laik untuk dioperasikan karena tidak dipelihara dengan baik.
"Seluruh rumah sakit akan kami cek. Kami minta agar alat proteksi yang kurang untuk ditambah atau dilengkapi, dan yang sudah ada kami minta dipelihara dengan baik sehingga ketika terjadi bencana kebakaran alat tersebut bisa difungsikan. Kami minta itu melalui surat resmi," kata Ucu.*