KABAR PRIANGAN - Pemerintah Kabupaten Garut melaksanakan penandatangan nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Perum Perhutani, dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Buana Mukti.
Penandatanganan yang dilaksanakan di ruang Pamengkang, Komplek Pendopo Rabu 7 September 2022 itu tentang pemanfaatan hutan dalam rangka sinergitas pencegahan tindak pidana terorisme melalui Program Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) di wilayah Kabupaten Garut.
Bupati Garut Rudy Gunawan menyebut kerja sama antara pemerintah daerah dengan BNPT, Perum Perhutani, dan LMDH Buana Mukti merupakan perjanjian kerjasama konkret, dan merupakan bagian dari sinergitas yang baik atau pentahelix di bawah koordinasi BNPT.
Baca Juga: Barang Bukti Perkara Makar NII Dimusnahkan Kejari Garut
"Jadi kesejahteraan itu dinyatakan sebagai salah satu cara untuk bisa menekan angka-angka yang berhubungan dengan intoleransi dan radikalisme," ujar Bupati seusai pelaksanaan penandatangan MoU.
Ia menjelaskan, melalui nota kesepakatan ini, kesejahteraan yang dimaksud dibangun di sekitar hutan terlebih dahulu, sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut memerlukan media tanah, maka di sini hadir Perum Perhutani dan LMDH Buana Mukti.
"Bukan kami saja, tapi bisa jadi ada pihak lain yang mau, misalnya dari perbankan atau human society yang ada. Nah Garut ini coba, misalkan ini ada yang sudah ikrar NKRI atau penyintas dari intoleransi dan radikalisme, berkolaborasi supaya mereka juga mendapatkan jaminan kehidupannya," ucapnya.
Baca Juga: Saat Mahasiswa Unjuk Rasa, Bupati Garut Tegas Menolak Kenaikan Harga BBM
Bupati berharap para penyintas tadi tidak memikirkan hal lain lagi, namun bisa masuk kembali ke dalam situasi masyarakat yang normal. Seperti bertani, berternak ikan, termasuk di dalamnya adalah ingin membangun memanfaatkan lahan yang ada sesuai ketentuan dan dibuatkan sejahtera.
Sementara itu, Sekretaris Utama BNPT, Mayjen TNI Dedi Sambowo mengatakan, kunjungannya kali ini adalah sebagai bentuk tindaklanjut dari soft launching KTN Harumansari, yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk kerja sama dengan Bupati Garut.
"Tujuannya siapa berbuat apa, nanti biar jelas di lapangan, dari bapak apa, dari saya apa, kemudian dari perusahaannya apa, dan selanjutnya mengatur program kedepannya itu seperti apa," ujar Dedi Sambowo.
Baca Juga: Selundupkan BBM Subsidi Sebanyak 2.100 Liter, Dua Warga Garut Diamankan Polisi
Ia mengatakan, tak hanya di Kabupaten Garut, KTN ini juga dilaksanakan di 5 tempat lainnya diantaranya adalah di Jawa Tengah yang berlokasi di Temanggung dan di Jawa Timur yang berlokasi di Malang.
"Kemudian ada di Nusa Tenggara Barat, dan ada di Sulawesi tengah, itu tepatnya di Morowali. Semua sama kegiatannya, ada warung NKRI, ada KTN, Kawasan Terpadu Nusantara," uarnya.
Dedi mengungkapkan, dipilihnya Kabupaten Garut sebagai tempat dilaksanakannya KTN adalah karena Garut dinilai sebagai salah satu daerah yang sangat baik untuk pengembangan wilayah KTN.
Baca Juga: Bupati Minta Penerima BLT BBM di Garut, Untuk Warga Kurang Mampu Tapi Tak Masuk DTKS
"Indonesia bisa menjadi negara besar karena kita punya sumber daya alam, kita punya sumber daya manusia, udah gitu kita punya daerah yang cukup luas untuk bisa mengelola dan mengerjakan semuanya," katanya.***