KABAR PRIANGAN - Puluhan mahasiswa di Garut, menggelar aksi unjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut. Ada beberapa permasalahan yang mendorong mereka menggelar aksi, salah satunya terkait anggaran perjalanan dinas luar negeri yang diambil dari anggaran penanganan kemiskinan ekstrim.
Sebelum mendatangi gedung DPRD di Jalan Patriot pada Senin, 4 September 2023, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Garut ini sempat berkumpul di kawasan Bunderan Simpang Lima. Di sini mereka juga sempat menggelar aksi orasi yang intinya mengkritisi sejumlah kebijakan eksekutif dan legislatif di Garut yang dinilai banyak yang merugikan masyarakat.
Dari Bunderan Simpang Lima, mereka kemudian long march menuju gedung DPRD Garut. Mereka sempat berhenti di depan gerbang Kantor Buoati Garut di kawasan Jalan Pembangunan dan menggelar orasi.
Baca Juga: Polisi Amankan Pengepul Judi Online di Garut, Pemasang Tergiur Menang Ratusan Juta
Setibanya di depan gedung dewan, mereka sempat tertahan dan tak bisa masuk ke dalam gedung karena di dalam sedang ada rapat paripurna. Sambil menunggu untuk diterima dan dipersilahkan masuk ke dalam gedung, orasi pun kembali dilakukan sejumlah mahasiswa.
Dalam orasinya, mereka menyampaikan rasa kecewanya terhadap pemerintahan Garut baik eksekutif maupun legislatif. Mereka menilai banyak kebijakan eksekutif dan legislatif yang tidak pro masyarakat dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Tak hanya orasi, para mahasiswa juga sempat melakukan aksi bakar ban di depan gedung dewan. Hingga akhirnya, meraka dipersilahkan memasuki gedung dewan dan diterima oleh Ketua DPRD Garut Euis Ida Wartiah, Wakil Ketua DPRD Ayi Suryana, Ketua Komisi 3 Rini Sri Rahayu, dan Wakil Ketua Komisi 3 Yusup Musyaffa.
Baca Juga: Ini Tanggapan Bupati Rudy Terkait Pembangunan Joging Track di SOR RAA Adiwijaya Garut
Sempat terjadi aksi tanya jawab antara mahasiswa dengan para pimpinan DPRD Garut saat itu. Namun karena jawaban yang mereka dapatkan dari para pimpinan dewan dinilai tidak memuaskan, para mahasiswa ini pun berjanji untuk datang lagi pada tanggal 11 September mendatang.
Namun mereka meminta pada pertemuan berikutnya, pimpinan dewan bisa menghadirkan Bupati dan Wakil Bupati Garut.
Koordinator Aksi, M Rizki, mengaku kecewa karena dalam pertemuan tersebut Bupati dan Wakil Bupati Garut tidak hadir. Selain itu, jawaban yang diperoleh dari pimpinan dewan sangat tidak memuaskan sehingga aksi serupa akan kembali dilaksanakan pekan depan.
Baca Juga: RSUD Garut Bangun Jembatan Penyebrangan Pasien, Selesai Tahun Ini
"Ada sejumlah tuntutan yang ingin kami sampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta jajaran dewan. Kami juga menyampaikan sikap tidak percaya terhadap eksekutif dan legislatif Garut karena tidak transparan dalam wilayah anggaran APBD Garut," ujar Rizki.
Menurutnya, kehadiran bupati dan wakil bupati sangat penting karena pihaknya akan memintai pertanggungjawaban terhadap seluruh permasalahan yang terjadi di Kabupaten Garut. Banyak kebijakan bupati, wakil bupati, serta dewan yang pada akhirnya malah menyengsarakan masyarakat Garut.
Rizki juga menyampaikan tiga tuntutan HMI Garut kepada bupati dan wakil bupati. Petama mereka harus bertanggungjawab dan menjelaskan kaitan dengan keberadaan anggaran perjalanan dinas luar negeri yang diambil dari anggaran penanganan kemiskinan ekstrim di Garut.
Baca Juga: Polisi di Garut Amankan Ratusan Botol Miras dari Sejumlah Titik di Perkotaan
Tuntutan kedua, HMI menuntut kepada jajaran bupati dan wakil bupati Garut juga bertanggungjawab karena selama ini tak bisa menuntaskan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Garut. Bahkan saat ini angka masyarakat miskin di Garut bukannya turun tapi malah naik secara siginifikan sehingga membuktikan kegagalan kepemimpinan Rudy Gunawan dan Helmi Budiman sebagai Bupati dan Wakil Bupati Garut.
"Sedangkan tuntutan ketiga, kami menuntut atas nama rakyat Garut untuk memperbaiki dan mengevaluasi atas IPM Garut yang mana tingkat ke 3 terendah di Jawa Barat. Ini juga salah satu bukti kegagalan kepemimpinan Rudy dan Helmi," katanya.
HMI, tambah Rizki, juga menuntut kepada para penegak hukum, kepada KPK, dan Kemendagri untuk mengusut tuntas atas seluruh pelanggaran yang diduga telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Garut yang tidak sesuai ketentuan konstitusi dan tidak mengikuti prosedur yang telah ditentukan.***