Network
Ia menerangkan, berdasarkan pantauannya, hampir semua PPK di dinas yang ada di lingkup Pemkab Garut dipangil pihak kepolisian untuk dimintai verifikasi dan konformasi.
Adapun alasan pihak kepolisian melakukan pemanggilan karena mendapatkan pengaduan dari masyarakat.
"Kami sangat tak mengharapkan kegiatan pembangunan di Garut akan lumpuh akibat banyaknya PPK yang mengundurkan diri karena merasa tak nyaman sering dipanggil pihak kepolisian. Makanya kami akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu, salah satunya melaporkan kondisi seperti ini ke Mendagri," ucap Rudy.
Baca Juga: Mak Oneh (65) Orang Tua Korban Kecelakaan Maut di Kampung Harendong, Masih 'Shock'
Ditandaskannya, sepanjang pemanggilan yang dilakukan pihak kepolisian--untuk upaya penegakan hukum--maka pihaknya tentu bisa memakluminya.
Namun, selama ini terlalu banyak PPK yang dipanggil sehingga telah sangat mengganggu kelancaran kegitan pembangunan, yang tentunya kerugiannya juga akan dirasakan masyarakat Garut secara umum.
Lebih jauh Rudy menyatakan, jika pihaknya ingin pemanggilan terhadap PPK itu dilakukan sesuai prosedur.
Ia mencontohkan, ada beberapa perkara yang sudah diproses oleh Polda Jabar akan tetapi di tingkat kabupaten ternyata diproses lagi dengan alasan ada pengaduan masyarakat.***
