Network
KABAR PRIANGAN - Hingga tahun 2021 ini, Kabupaten Tasikmalaya belum bisa terbebas dari persoalan stunting.
Gangguan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak menjadi lebih pendek (kerdil) tersebut, menjadi tantangan bagi Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto dan Cecep Nurul Yakin yang baru menjabat satu bulan lalu ini.
Setidaknya, ada 22 desa di 15 kecamatan se-Kabupaten Tasikmalaya yang masuk dalam desa lokasi khusus konvergensi intervensi stunting pada tahun 2021.
Ke 22 desa tersebut yakni, Cayur, Cikadongdong, Cikuya, Pusparahayu, Cimangu, Tanjungsari, Kawitan, Mandalamekar, Ciwarak, Papayan, Sukakerta, Cisarua, Sukamulya, Sirnagalih, Sirnajaya, Sukamulih, Sukajadi, Calingcing, Sukaraja, Condong, Tanjungmekar dan Sukaratu.
Baca Juga: LSM Gibas Bentrok dengan Ormas Pemuda Pancasila, Kapolres : Kita Ajak Bersama Meredam Aksi Mereka
Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, pada Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Tasikmalaya, dr. Ratih Tedjasukmana, menjelaskan, jika persoalan stunting buka hanya pekerjaan Dinas Keseahatan saja aka tetapi melibatkan juga seluruh SKPD dan unsur yang berkepentingan di dalamnya. Dalam penanganan stunting ini, pihaknya sudah menyiapkan 8 langkah aksi konvergensi yang melibatkan semua SKPD.
"Dimana para SKPD ini telah di SK-kan oleh Bupati Tasikmalaya sejak tahun 2018," jelas Ratih, Kamis 27 Mei 2021.
Ratih membeberkan, ke 8 langkah aksi konvergensi ini yakni mulai dari analisa situasi berapa desa locus (tempat) stunting di Kabupaten Tasikmalaya, lantas rembuk stunting antara pimpinan daerah bersama para camat dan kepala puskesmas yang menjadi locus stunting. Upaya ini guna mengetahui penanggupangan stunting di setiap locus tersebut.
Baca Juga: Di Garut Setiap Hari Terjadi Kasus Kematian Akibat Covid-19
Langkah lainnya, yakni kampanye masa 1.000 hari pertama hidup (HPK), dimana nutrisi janin harus terlindungi sejak dalam kandungan. Disamping itu, pihaknya pun menyiapkan road show ke desa-desa dengan persoalan stunting. Pihak dinas pun terus berupaya meningkatkan kapasitas TPG (tenaga pelaksana gizi) dalam setiap pertemuan, disamping bekerja bareng dengan seksi Prosi kesehatan dan bidang pengendalian penduduk.
Dikatakan dia, pihaknya siap mengejar target penurunan stunting di Kabupaten Tasikmalaya. Dimana secara target nasional 2024 yakni sebanyak 14 persen dari angkat 27 persen. Oleh karena itu, semua harus memiliki pandangan yang sama hingga tenaga KB ke tingkat desa dalam upaya penurunan stunting ini.
"Untuk anggaran penanganan stunting tidak boleh terganggu. Ada dari DAK (Dana Alokasi Khusus). Jadi memang sesuai kebijakan presiden, penanganan stunting harus diprioritaskan sebagai program prioritas nasional," tambah Ratih.
Baca Juga: Sasar Lansia dan Keluarga Polri, Polresta Tasikmalaya Kota Gelar Vaksinasi Covid-19 Massal
Ia mengatakan, semua sektor kini digerakan dalam penanganan stunting. Termasuk menyiapkan anggaran dari setiap SKPD yang terlibat, mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum.
Pihaknya juga terus berkordinasi dengan pemerintah desa guna mengalokasikan penanganan khusus stunting dalam anggaran desanya. Beberapa desa sudah mulai bergerak kearah sana, seperti alokasi pembelian alat ukur dan peningkatkan kesehatan masyarakat lainnya.***
