Network
KABAR PRIANGAN - Tokoh pemuda Tasikmalaya Selatan Muhaemin Abdul Basit menyayangkan dengan ada kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat.
Pasalnya, ini bentuk keresahan masyarakat dalam kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) memberikan dampak yang kurang baik di setiap elemen masyarakat.
Baik pedagang kaki lima, tukang parkir, warung kelontongan, kedai kopi, pasar tradisional, sopir angkot dan pengusaha kecil menengah lainnya.
Baca Juga: TNI - Polri Ajak HMI Tasikmalaya Bagikan Peket Sembako dan Beras
Setiap aktivitas masyarakat, kata Ketua bidang data dan informasi PELITA itu, tentu tidak terlepas dari persoalan memenuhi kebutuhan primer yaitu pangan.
Di tengah kondisi PPKM Darurat, masyarakat pun kesulitan untuk mencari makan. Bagaimana imun bisa kuat kalau kebutuhan perutpun tidak terpenuhi.
Seharusnya pemerintah yang memberikan kebijakan, pemerintah pula yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
Terlebih Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah yang Indeks Pembangunan Manusiannya terendah kedua se Jawa Barat.
Baca Juga: Penjualan Sapi untuk Qurban Mengalami Penurunan Hingga 40 Persen
"Saya yakin masalah bukan terletak pada masyarakat yang sulit diatur. Tetapi ketidakjelasan aturan dan segala hal yang seharusnya mengikuti aturan tersebut," ujarnya, Rabu, 21 Juli 2021.
Berkaitan dengan peningkatan IPM, kata Muhaimin, Pemerintah daerah seharusnya berupaya bagaimana anggaran daerah difokuskan kepada urusan pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Apalagi masa pandemi covid 19 yang masih terus menghantui.
"Saya tegaskan juga bahwa PPKM Darurat jelas harus dievaluasi secara komprehensif keefektifannya," kata salah satu tokoh PMII Tasikmalaya itu.
Diharapkan Pemkab Tasikmalaya dalam mengelola dan mengucurkan anggaran lebih terbuka dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Sebab, anggaran untuk penunjang peningkatan IPM Kabupaten Tasikmalaya, dinilai kurang.
Baca Juga: Bupati Apresiasi Petugas Pemulasaraan Jenazah Terkonfirmasi Covid
Keresahan juga dialami di wilayah Kota Tasikmalaya. Pemerintah Kota Tasikmalaya harus tegas dan berani kalau mau membatasi kegiatan masyarakat, harus siap juga menanggung segala kebutuhan hidupnya.
"Dua minggu PPKM Darurat bahkan diperpajang hingga 26 juli mendatang diberlakukan masyarakat menunggu peran Pemkot dan Plt Walikota untuk hadir di tengah keresahan masyarakat," tegasnya.***
