Network
"Kami mengalami kendala validasi data ODHA di Kota Banjar. Biasanya itu, setiap 4 bulan sekali. Akibat tidak ada anggaran, validasi data gagal dilaksanakan sekarang ini," ujar Syahid.
Akibat tidak ada validasi data itu, dikatakan Syahid, sampai Agustus 2021 tidak diketahui jumlah ODHA di Kota Banjar.
Baca Juga: Kenakan Jaket Kulit 'Made In' Sukaregang, Sandiaga Uno Bangga dengan Produk Lokal asal Garut
Termasuk total meninggal dunia dan penambahan ODHA ditengah pandemi Covid-19 ini.
Kendati itu, untuk edukasi dan pendampingan kader masih bisa dilaksanakan sekarang ini, walaupun tak maksimal karena tak ada anggaran itu.
Di tengah situasi minimnya anggaran tersebut, pihak KPA terus berupaya dan koordinasi dengan pihak RSUD dan Dinkes Kota Banjar agar ada dispensasi untuk biaya konsultasi layanan kesehatan bagi ODHA tak mampu.
"Walau tidak ada anggaran, kami berharap Dinas Kesehatan mampu mencukupi ketersediaan obat ARV bagi ODHA di Kota Banjar," ujarnya.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Banjar, dr. Agus Budiana, melalui Pengelola Program HIV/AIDS Dinas Kesehatan, Enih Denih S. KM, menyatakan, anggaran penanganan HIV/AIDS di KPA masih menunggu perubahan anggaran.
"Anggaranya masih menunggu perubahan anggaran. Berhubung ada penambahan itu," ujarnya.***
