Network
KABAR PRIANGAN - Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di Kota Banjar terus bertambah, termasuk yang meninggal dunia karena HIV selama tahun 2021 ini.
Akan tetapi di sisi lain Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kota Banjar tak memiliki ketersediaan anggaran yang maksimal.
Padahal, penanganan ODHA dan Corona, itu sama-sama penting yang harus dituntaskan bersama.
Hal inilah yang membuat KPA Banjar "uring-uringan". Di satu sisi bagaimana bisa menangani ODHA, tapi di sisi lain tak memiliki anggaran yang cukup.
Menurut Pengelola program Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kota Banjar, Syahid Burhani, Selasa 24 Agustus 2021, selama satu semester 2021, Januari sampai Juni tahun ini terdata yang meninggal dunia 3 orang.
Bersamaan bertambahnya kasus yang harus ditanggulangi itu, dirasakan tak serta merta adanya dukungan anggaran yang mencukupi dari pemerintah.
Minimnya anggaran ini, ujar dia, diduga akibat pengalihan anggaran atau refokusing untuk penanganan Covid-19.
"Kami mengalami kendala validasi data ODHA di Kota Banjar. Biasanya itu, setiap 4 bulan sekali. Akibat tidak ada anggaran, validasi data gagal dilaksanakan sekarang ini," ujar Syahid.
Akibat tidak ada validasi data itu, dikatakan Syahid, sampai Agustus 2021 tidak diketahui jumlah ODHA di Kota Banjar.
Baca Juga: Kenakan Jaket Kulit 'Made In' Sukaregang, Sandiaga Uno Bangga dengan Produk Lokal asal Garut
Termasuk total meninggal dunia dan penambahan ODHA ditengah pandemi Covid-19 ini.
Kendati itu, untuk edukasi dan pendampingan kader masih bisa dilaksanakan sekarang ini, walaupun tak maksimal karena tak ada anggaran itu.
Di tengah situasi minimnya anggaran tersebut, pihak KPA terus berupaya dan koordinasi dengan pihak RSUD dan Dinkes Kota Banjar agar ada dispensasi untuk biaya konsultasi layanan kesehatan bagi ODHA tak mampu.
"Walau tidak ada anggaran, kami berharap Dinas Kesehatan mampu mencukupi ketersediaan obat ARV bagi ODHA di Kota Banjar," ujarnya.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Banjar, dr. Agus Budiana, melalui Pengelola Program HIV/AIDS Dinas Kesehatan, Enih Denih S. KM, menyatakan, anggaran penanganan HIV/AIDS di KPA masih menunggu perubahan anggaran.
"Anggaranya masih menunggu perubahan anggaran. Berhubung ada penambahan itu," ujarnya.***
