Network
KABAR PRIANGAN - Ketua Garut Governance Watch (GGW), Agus Sugandi, menilai pengajuan uang transportasi untuk pimpinan dewan di Garut ini sarat akan muatan korupsi.
Menurutnya, pihak-pihak terkait baik eksekutif maupun legislatif dengan sengaja memanipulasi data agar dapat "merampok" APBD untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Manipulasi data yang dimaksud menurut Agus adalah keterangan palsu terkait kendaraan dinas para pimpinan dewan yang disebutkan belum ada.
Baca Juga: Pengadaan Mobil Dinas Ditolak Fraksi, DPRD Ajukan Tunjangan Transportasi untuk Pimpinan Dewan
Padahal mereka selama ini telah menggunakan kendaraan dinas yang sudah ada sebelumnya yakni hasil pengadaan tahun 2017 lalu.
"Jelas sekali adanya upaya manipulasi di sini. Mereka sudah menikmati fasilitas kendaraan dinas tapi masih mau mendapatkan uang transportasi dan sayangnya ini ada kerjasama dengan pihak eksekutif juga," ucap Gandi.
Gandi meminta aparat penegak hukum turun tangan untuk melakukan pengusutan terhadap adanya indikasi korupsi yang melibatkan eksekutif dan legislatif di Garut ini.
Ia pun meminta pihak Pemerintah Provinsi untuk menolak pengajuan uang transportasi bagi pimpinan dewan di Garut ini karena jelas-jelas hal ini telah melanggar PP 18 tahun 2017.
"Jangan anggap yang lain bodoh dan mudah dibohongi, kasus ini sudah sangat jelas terlihat pelanggarannya,” tegas dia.
Dia pun berharap aparat penegak hukum tak tinggal diam menyikapi hal ini.
Baca Juga: Kasus Penggelapan Sertifikat Tanah Berlanjut, Puluhan Warga Laporkan BPN dan PPATS ke Polres Garut
“Mudah-mudahan aparat penegak hukum di Garut peka dan segera turun tangan menindaklanjutinya," harap Gandi.***
