Network
KABAR PRIANGAN - Setelah pada tahun 2021 APBD Provinsi Jawa Barat mengalami defisit anggaran mencapai Rp 5 triliun, kini di tahun 2022 pun, APBD provinsi mengalami penurunan yang signifikan.
Di tahun 2022, APBD Provinsi Jawa Barat diperhitungkan hanya sebesar Rp 31,1 Triliun. Padahal di tahun 2021, pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat mencapai Rp 41,47 Triliun.
Ini artinya, penurunanya hampir mencapai Rp 10 triliun. Angka ini benar-benar cukup fantastis.
Baca Juga: Persib Gagal Singkirkan Bhayangkara FC di Puncak Klasemen Usai Kalah dari Arema FC
Menyikapi anjloknya pendapatan daerah yang cukup signifikan ini, anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Tina Wiryawati meminta agar Pemerintah Provinsi harus mengencangkan ikat pinggang.
Program-program pembangunan harus dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas. “Ya, pemerintah harus benar-benar jeli dan fokus dalam menentukan skala prioritas pembangunan. Jangan asal-asalan,” kata politisi dari Partai Gerindra ini.
Tak hanya meminta agar pemerintah benar-benar memanfaatkan pendapatan daerah dengan sangat seksama, Hj. Tina pun meminta agar pemerintah mencari solusi dan mencari upaya untuk menambah pendapatan daerah.
“Pemerintah memikirkan bagaimana caranya untuk meningkatkan pendapatan. Jadi bukan hanya pengeluaran yang diketatkan, tetapi juga harus mencari solusi dalam meningkatkan pendapatan,” katanya.
