Network
KABAR PRIANGAN - Aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Garut hingga kini banyak yang belum memiliki sertifikat. Aset tersebut tersebar disejumlah titik dibeberapa kecamatan, dan jumlahnya mencapai 2.342 bidang.
Demikian disampaikan Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Garut, Asep Hadiana.
"Kalau dikatakan banyak, Ya benar. Karena aset Pemkab Garut khususnya untuk tanah terdiri dari 2.342 bidang. Sedangkan yang belum memiliki sertifikat sekitar 1.700 an lebih bidang," ujar Asep.
Baca Juga: Kerumunan di Alun-alun Garut Tak Terkendali, Pengunjung Banyak yang Abai Protokol Kesehatan
Ia menuturkan, pada tahun 2022 ini pihaknya akan melakukan langkah langkah proses percepatan pembuatan sertitifikat tersebut.
"Atas dukungan Pa Bupati pada tahun 2022 ini kami akan melakukan proses percepatan sebanyak 1.000 sertifikat. Tetapi kami akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu proses itu dengan dilakukannya pemberitahuan terhadap pengguna barang yang memiliki atau yang menguasai terhadap aset berupa tanah tersebut." ujarnya.
Menurut Asep, proses tersebut diantaranya akan dilakukan kolaborasi antara BPKAD, BPN, dan instansi terkait.
"Untuk proses itu tahun 2022 ini Pa Bupati menganggarkan sebesar Rp3 miliar untuk mengurus sertifikat tersebut" ucapnya.
Asep menyebutkan, penganggaran itu bukan untuk sertifikat jadi tetapi proses dari sosialisasi sampai terjadinya suatu fisik berupara sertifikat.
