Network
Keputusan panitia lainnya yang dianggap menyalahi AD/ART, tutur Kusdinar yakni adanya pembatasam jumlah pengurus cabor yang bisa menghadiri Musorkab. Dalam AD/ART telah telah diatur jika jumlah pengurus cabor yang berhak hadir adalah 3 orang tapi panitia hanya membatasi 1 orang.
Baca Juga: Pelanggan Keluhkan Tingginya Tarif Denda yang Diterapkan PDAM Tirta Intan Garut
Hal senada disampaikan Ketua cabor Sepak Bola (PSSI), Restu. Ia melihat ada upaya pihak panitia untuk merekayasa pemenangan salah satu calon Ketua KONI yang sangat jelas yang dilakukan panitia Musorkab.
Disampaikannya, keputusan untuk memindahkan tempat pelaksanaan Musorkab dari Hotel Harmoni ke aula Makorem serta pengurangan jumlah pengurus cabor yang bisa mengikuti Musorkab merupakan pelanggaran AD/ART yang sangat fatal dan tak bisa ditolelir.
Hal ini dikarenakan dalam setiap organisasi, AD/ART merupakan panglima tertinggi yang harus dipatuhi dan dilaksanakan semua pihak.
Baca Juga: Tiga Siswa SDN 13 Regol Garut Berhasil Meraih Juara Tingkat Nasional
Mengingat pelanggaran AD/ART yang dilakukan pihak panitia yang sangat fatal, diungkapkan Restu, ia dan sejumlah pengurus cabor lainnya yang tergabung di KONI Garut akan melaporkan panitia Musorkab ke Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI).
"Kami juga akan melayangkan surat ke Pak Bupati selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Garut terkait rekomendasi pemindahan tempat pelaksanaan Musorkab ke Makorem," kata Restu.
Ia melihat tingkat kerentanan penyebaran Covid-19 malah lebih rentan jika Musorkab dilaksanakn di aula Makorem dibanding di ballroom Hotel Harmoni. Hal ini dikarenakan kapasitas atau daya tampung di aula Makorem yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan ballroom Hotel Harmoni.
Baca Juga: Ratusan Nakes dan Sejumlah Kepala SKPD di Garut Terpapar Covid-19
