Network
Koordinator Aksi, Rian Nur Falah, mengatakan sudah dua kali pihaknya menggelar aksi terkait karut-marut penyaluran BPNT di Kabupaten Tasikmalaya. Namun dari kedua kali aksi tersebut tidak mendapatkan respons.
Soalnya lagi-lagi tak ada pihak eksekutif dan legislatif yang menemui mereka di Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya. “Dua kali mengirimkan surat, tak ada tanggapan. Bahkan sekarang kami melakukan aksi pun sama, tidak ada tanggapan dari Pemkab Tasikmalaya dan DPRD,” ujar Rian.
Baca Juga: Veve Zulfikar Tampil, Santri Tasikmalaya Histeris
Rian juga mengemukakan, pihaknya menerima informasi bahwa dari enam pihak yang mereka harapkan hadir, tidak ada satu pun. Padahal, pihaknya ingin sekali mendapat kejelasan di balik penyaluran BPNT yang sejauh ini karut-marut.
Mereka yakni Sekretaris Daerah Pemkab Tasikmalaya sebagai Tikorda, Dinas Sosial sebagai leading sector, TKSK, dan PT Pos Indonesia.
Rian menduga, dalam BPNT ini ada korupsi berjamaah. Hal itu dilihat dari adaya mark up harga. Termasuk dari bantuan Rp 600.000 yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk sembako, setelah adanya penghitungan ulang sembako tidak sampai Rp 600.000.
Baca Juga: Soal Status Gunung Guntur, WALHI Sebut Pemkab Garut Salah Kaprah
"Bahkan dalam pembelanjaan itu ada pernyataan harus koordinasi pada pihak-pihak tertentu. Makanya ini dindikasikan adanya korupsi bersama dan besar-besaran," katanya.
Kejadian dugaan Karut-matutnya penyaluran bantuan BPNT Rp 600.000, dikatakan Rian, terjadi hampir di seluruh desa di Kabupaten Tasikmalaya. Hal itu dinyatakan sebagai hasil dari investigasi pihaknya. Khususnya ada enam kecamatan yang sudah diinvestigasi pihaknya.
"Semua kasusnya sama, termasuk Kecamatan Tanjungjaya. Bahkan yang paling parah ada intervensi dan tekanan kepada pihak kepala desa," kata dia.
