Network
“Kami terus berupaya untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Garut salah satunya dengan penerapan Inpres Nomor 1 Tahun 2022," katanya, Selasa 12 April 2022.
Salah satu lembaga/instansi adalah Badan Pertanahan Nasional, yang menindaklanjuti Inpres tersebut dengan memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah jual beli merupakan perserta aktif dalam JKN-KIS.
"Kami sangat berharap dengan adanya Inpres ini dapat mendongkrak percepatan tercapainya Cakupan Kesehatan Semeseta atau Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Garut,” ucap Rahmanto.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Kabupaten Garut Rudy Gunawan mengatakan, bahwa secara pribadi pihaknya mendukung penuh pelaksanaan Program JKN-KIS.
Karena merupakan bentuk pengabdian kepada negara untuk mewujudkan nawacita Presiden Republik Indonesia.
Baca Juga: Peradi Tasikmalaya Buka Puasa dengan Anak Yatim Piatu
“Justru kartu BPJS Kesehatan ini adalah kartu sakti, kita ini adalah manusia, suatu saat pasti ada penurunan imun tubuh yang mengakibatkan sakit," katanya.
"Untuk sakit kita memerlukan pertolongan yang maksimal, BPJS Kesehatan sudah profesional, jadi apa yang disampaikan oleh Presiden, kami memberikan dukungan penuh. Pemerintah Kabupaten Garut akan berupaya mengedukasi seluruh masyarakat," ungkapnya.
Pihaknya tidak berniat untuk mempersulit masyarakat dengan adanya persyaratan ini. Tapi tujuan pemerintah itu adalah bagaimana BPJS Kesehatan menjadi kebutuhan utama. Karena manusia itu kemungkinan besar merasakan sakit.
