Network
"Ucapan terimakasih sampai memberikan sesuatu karena jabatan, itu gratifikasi. Biasanya, hakim memvonis kasus gratifikasi itu, minimal 4 tahun penjara. Hukuman itu lebih berat dibanding suap, karena gratifikasi ada waktu lapor KPK selama 30 hari," ucapnya.
Menurutnya, jika sudah divonis hakim dan bersalah itu, secara otomatis jejak perbuatannya dibaca anak dan cucu.
"Ada di penjara atau di ruang tahanan itu tidak enak. Untuk itu, jauhi perbuatan pelanggaran hukum. Jangan sampai memakai seragan orange, seperti banyaknya anggota DPRD Semarang itu, banyak pensiunan atau banyak yang masih menjabat juga masuk penjara," ucapnya.
Ketua DPRD Kota Banjar, Dadang R Kalyubi menyatakan, selama ini DPRD Kota Banjar selalu berupaya melakukan pencegahan praktek korupsi, sesuai tupoksi DPRD Kota Banjar.
"Pemberantasan dan pencegahan korupsi itu adalah tanggungjawab bersama. Saat menjalankan fungsi pengawasan, kami DPRD Kota Banjar selalu berwanti- wanti agar pengelolaan anggaran negara dilaksanakan secara benar sesuai aturan yang berlaku ," ucap Dadang.
Selain itu, bentuk dukungan pencegahan korupsi, seluruh anggota DPRD Kota Banjar rutin melaporkan harta kekayaannya ke KPK setiap tahunnya.
"Kami, DPRD Kota Banjar berkomitmen mengantisipasi kerawanan korupsi dan gratifikasi dari ijon proyek dan pengesahan APBD. Dalam hal ini, kami mendukung program monitoring KPK terkait program pemberantasan dan pencegahan korupsi di Banjar," ucapnya.***
