Network
Gandi menilai, indikasi terjadinya kebocoran dana desa di Garut sangat besar akan tetapi sayangnya hingga saat ini terkesan dibiarkan.
Baca Juga: Ciptakan Inovasi Layanan Berkualitas Wakil Bupati Garut Sambangi Rumah Sakit di Kota Tasikmalaya
Hal ini dapat dilihat dengan belum adanya Kades di Garut yang dijerat secara maksimal oleh aparat penegak hukum.
Lebih jauh Gandi mengaku sangat menyesalkan perilaku aparat penegak hukum di Garut yang lebih sibuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih bersifat seremonial ketimbang melakukan upaya penegakan hukum.
Ia mencontohkan kegiatan kerja sama atau MoU antara pihak Kejaksaan dengan para Kades yang ada di Garut dalam penanganan hukum yang justru malah akan semakin mempersempit ruang gerak aparat untuk melakukan penegakan hukum.
Baca Juga: Seorang Pelajar SMK di Garut Hilang Saat Kemping di Pantai Cijeruk
Kerjasama yang dibangun antara Kejaksaan dengan para Kades tersebut, katanya, bahkan menimbulkan kesan memberikan perlindungan kepada para Kades sehingga menimbulkan kerentanan terjadinya pelenggaran hukum yang dilakukan kepala desa kian tinggi.
Kerjasama ini juga malah akan membut aparat penegak hukum "tersandera" sehingga tidak akan mampu berbuat tegas.
"Apalagi dalam kerja sama itu dibarengi adanya sistem timbal balik antara kedua belah pihak. Ini malah akan sangat rentan terhadap terjadinya persekongkolan antara pihak-pihak terkait," ucap Gandi.
Baca Juga: Tragis, Rudapaksa Anak Kandung Hingga Hamil, AS warga Garut Diamankan Polisi
