Ia juga mengaku telah mendapatkan informasi bahwa selain dengan para Kades, baru-baru ini pihak Kejaksaan Negeri Garut juga telah menjalin MoU dengan para kepala SMA.
Ini semakin memperbesar kecurigaan masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan yang tidak akan maksimal dalam penanganan kasus korupsi terhadap program-program yang menggunakan dana dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Klinik Rehabilitasi untuk Pengguna Narkoba akan Dibangun di Garut
"Anggaran yang dikucurkan pemerintah Kades dan sekolah atau pendidikan itu kan terbilang yang paling besar. Seharusnya pihak Kejaksaan lebih meningkatkan pengawasan terhadap dua lembaga penerima bantuan pemerintah ini, bukannya malah menjalin MoU yang justru menimbulkan kesan adanya persekongkolan," ujar Gandi.***